DENPASARUPDATE.COM - Puan Maharani merupakan aktor penting PDIP yang saat ini digadang-gadang mengincar kursi tertinggi di pemerintahan Indonesia yakni Presiden.
Nama Puan Maharani dielu-elukan sebagai perempuan hebat yang akan menempati posisi tertinggi di pemerintahan Indonesia menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan politisi.
Namun, saat melihat prestasi yang pernah dicapai oleh Puan Maharani, tak pernah sedikitpun ia berhasil mengharumkan namanya di mata masyarakat.
Bahkan, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga turut berkomentar.
Jamiluddin mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri telah berkali-kali merekomendasi puan di beberapa jabatan strategis.
Sayangnya, saat Puan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jamiluddin tidak pernah mendengar prestasi fantastis yang pernah dicapainya.
Dua posisi yang telah diduduki Puan seperti Menko PMK maupun di legislatif sebagai Ketua DPR Republik Indonesia tidak menampakan kerja kerasnya, sehingga menjadi sorotan publik bahwa benar kader PDIP ini hanya semata-mata mengisi jabatan tanpa aksi yang jelas.
"Bahkan program revolusi mental yang berada di bawah kendali Menko PMK, tak jelas hasilnya," ucap Jamiluddin mengkritik Puan saat menjabat Menko PMK.
Prestasi Puan Maharani saat menjabat sebagai Ketua DPR RI pun masih dipertanyakan. Disebutkan bahwa tidak ada gebrakan baru yang lahir dari kinerja Puan.
Baca Juga: 41 Napi Tewas dalam Kebakaran Lapas I Tangerang, I Wayan Tirta Utama juga Jadi Korban
Bagi Jamiluddin, dua jabatan yang disebutkan itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Apabila terdapat prestasi yang menonjol, pasti elektabilitas Puan tinggi.
Kenyataannya, melalui survei yang digelar Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) pada bulan Mei 2021 ditemukan hasil elektabilitas Puan Maharani hanya 3,67 persen.
Berbanding jauh dengan Ganjar Pranowo yang mencapai 16,92 persen, Anies Baswedan 16,75 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 16,83 persen.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS Slamet juga sempat menyinggung tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR RI hanya mencapai 15 persen.
"Terkait internal DPR, kita telah mendapat sorotan luar biasa, tingkat kepuasan publik kita hanya 15 persen," ucap Slamet saat rapat paripurna Selasa 24 Agustus 2021.
Selamet juga mengakui bahwa rendahnya tingkat kepuasan publik, seolah kinerja DPR saat ini menjadi kinerja yang terburuk jika dibandingkan periode sebelumnya. Disebutkan oleh Slamet saat itu DPR baru mengesahkan 4 UU.
Baca Juga: Siapa 12 Sosok Aktor Sponsor UU Ciptaker? Ini Hasil Penelusuran JATAM, Ada Airlangga Sampai Puan
Oleh karena itu, Slamet meminta Ketua DPR RI Puan Maharani untuk meningkatkan produktivitas agar tidak tercatat sebagai DPR paling tidak produktif di antara yang lain.
Kemudian Puan Maharani menjelaskan terkait kinerja dari legislasi bahwa DPR telah mengesahkan 9 RUU menjadi UU di tahun sidang 2020-2021, salah satunya adalah UU Omnibus Law. Saat ini terdapat 14 RUU yang sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I dan 17 RUU dalam tahap penyusunan.
Baca Juga: Puan Maharani Terima Penghargaan Warga Kehormatan Korps Brimob
Hal ini disampaikan oleh Puan Maharani di Gedung DPR RI pada Selasa 31 Agustus 2021 saat DPR mengadakan rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 untuk memperingati HUT Ke-76 DPR RI.***