Dari Kasus Leonardo Gelato, Kuasa Hukum Pemohon Berhasil Menangkan Praperadilan, Terkuak Adanya Kriminalisasi

- 14 Mei 2024, 17:45 WIB
Kuasa hukum RBT Andrew Sutedja, S.H., LLM., M.CIArb.,
Kuasa hukum RBT Andrew Sutedja, S.H., LLM., M.CIArb., /ALIT BINAWAN

DENPASARUPDATE.COM - Masih ingat dengan kasus penjarahan aset kafe Leonardo Gelato di kawasan Petitenget oleh RBT (31) beberapa waktu lalu?

Ternyata kasus ini menemui babak baru. Kuasa hukum PT AFG Andrew Sutedja, S.H., LLM., M.CIArb., menyebutkan jika ada kriminalisasi yang terjadi terhadap kliennya.

Hal terungkap saat Andrew Sutedja bertemu dengan awak media di Denpasar pada Senin (13/5/2024).

Sebelumya, RBT ditangkap oleh Polda Bali karena diduga sebagai pelaku penjarahan di Leonardo Gelato. 

Menurut Andrew, RBT sebenarnya bertugas untuk mengamankan aset perusahaan. Untuk itu praperadilan pun dilakukan.

RBT pun memenangkan praperadilan tersebut dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 atau Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) sesuai dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/158/VI/Res.1.8/2023/Ditreskrimum, tanggal 1 Juni 2023 oleh Polda Bali.

"Keputusan PN Denpasar, memenangkan klien kami Robert atas lawannya Polda Bali," ujarnya Andrew.

Menurut Andrew Sutedja bahwa kliennya Robert bertindak sebagai pemohon praperadilan melalui kepaniteraan PN Denpasar.

Dalam keputusan PN Denpasar, menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada termohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 82 KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan.

Hakim PN Denpasar pun menolak eksepsi termohon. Diketahui dalam pokok permohonan: 1. Menerima permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP atau Pasal 362 KUHP, adalah tidak sah;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon;

4. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan termohon terhadap barang-barang milik pemohon, adalah tidak sah.

Halaman:

Editor: Tegar Putra Jaya


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah