Network
DENPASARUPDATE.COM – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada Senin 5 Oktober 2020.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti terbitnya UU Ciptaker tersebut, dalam keterangan persnya, Jumat 9 Oktober 2020, mereka menilai bahwa UU tersebut sangat kontroversial, ini karena menurut JATAM sejak awal draf terkait saat masih menjadi RUU tidak pernah dibuka ke publik.
Mereka menyebutkan ada 12 aktor utama dalam lolosnya RUU tersebut. Ini dilakukan usai mereka melakukan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR.
Baca Juga: Viral! Nah Lo, Tolak Omnibus Law, Para Wanita Diduga Simpanan Anggota DPR Ancam Beri Tahu Istri Sah
Kedua belas aktor tersebut menurut JATAM disebut-sebut memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batu bara.
"Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12 orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga," ungkap Merah Johansyah, Juru Bicara #BersihkanIndonesia dari JATAM dalam keterangan persnya yang diterima oleh DenpasarUpdate.com (Pikiran Rakyat Media Network), Jumat 9 Oktober 2020.
Johansyah mengatakan bahwa sosok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto memiliki peran penting dalam lolosnya UU itu.
Airlangga menjadi orang yang berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus Law ini misalnya, terhubung dengan PT Multi Harapan Utama, sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Luas konsesi PT MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya.
