Network
DENPASARUPDATE.COM - Tensi politik di Papua mulai memanas, ini terjadi usai Benny Wenda memproklamirkan dirinya sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat.
Ia memproklamirkan hal tersebut di Inggris tepat pada Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada tanggal Selasa 1 Desember 2020 kemarin.
Terkait hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Ketua PP Muhammadiyah, KH. Anwar Abbas mengatakan bahwa menurut pihaknya situasi di Papua perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Baca Juga: TEGAS! Usai Siap Berantas Premanisme, Kapolda Bali Akan Berantas Judi Tajen alias Sabung Ayam
Apalagi, saat ini banyak warga Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
“Untuk itu Muhammadiyah mengimbau pemerintah untuk fokus dalam menghadapi gerakan separatis tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan mulai dari pendekatan yang bersifat soft berupa dialog sampai kepada pendekatan militer,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi DenpasarUpdate.com (Pikiran Rakyat Media Network), Rabu 2 Desember 2020
Baca Juga: Heboh, Ariel Tatum Bareng Gading Marten Mengenakan Busana Prewedding
Anwar Abbas melanjutkan, jika pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah Papua, maka nasib provinsi yang dijuluki Bumi Cendrawasih tersebut akan bernasib sama seperti Timor Timur yang lepas dari NKRI medio 1999 lalu.
Ini karena Papua saat ini banyak mendapat dukungan dari dunia internasional baik secara diam-diam dan terang-terangan untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Baca Juga: Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim Polri, Ini Sebabnya!
“Apalagi melihat sebagian dari negara-negara dunia Internasional baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Papua yang terpisah dari Indonesia,” ucapnya.
Anwar menjelaskan, sebagai negara yang berdaulat Indonesia tentu tidak mau kedaulatannya diganggu.
Baca Juga: Kebun Indonesia Raya: Secercah Harapan Untuk Wujudkan Kemandirian Pangan dari Ujung Timur Bali
Oleh karena itu, menurut Anwar, pemerintah perlu memperkokoh persatuan dan kesatuan di Indonesia.
“Supaya kekuatan kita untuk menghadapinya maksimal, maka persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa harus kuat,” kata Anwar.
Baca Juga: Banyak Wisatawan Terseret Arus, Basarnas Bali Gelar Diklat Penyelamatan dengan Jetski
Selain itu, tambah dia, hal-hal yang tidak begitu penting harus dikesampingkan dulu agar energi dan tenaga bangsa ini tidak terkuras.
“Karena, kalau hal itu terjadi maka kelompok separatis akan menang dan tertawa karena mereka sudah bisa lepas dan terbebas dari NKRI, serta membentuk negara sendiri dan kita jelas tidak mau itu terjadi,” jelas Wakil Ketua Umum MUI ini.
Di sisi lain, Politikus Gerindra yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyindir pemerintah yang menurutnya tidak berfokus menyelesaikan masalah di Papua.
Baca Juga: Banser Siaga di Depan Rumah Ibunda Mahfud MD Setelah Digerudug Massa
Malah, menurutnya pemerintah sibuk untuk mengurusi masalah Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (IB HRS).
"P @jokowi , P @mohmahfudmd , Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS? " tanya Fadli Zon, seperti dikutip dari akun Twitter @fadlizon pada Rabu 2 Desember 2020.
P @jokowi , P @mohmahfudmd , Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?
Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan Hari Ini, Benny Wenda: Kami Tidak Akan Tunduk Pada Pemerintah - Pikiran Rakyat Bekasi https://t.co/mYLG6nYYpu— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 2, 2020
Baca Juga: Kisah Frits Kirihio, Diberi Beasiswa oleh Belanda, Lalu Pasang Badan Untuk Merah-Putih
Bahkan, ia menantang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua apabila serius menegakkan NKRI harga mati.
”Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung n mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius ‘NKRI Harga Mati’,” cuit Fadli Zon.
Biasanya pd 1 Desember ada peringatan OPM n mereka yg menginginkan Papua merdeka. Sy sarankan Panglima TNI ke Papua n memantau langsung n mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius “NKRI Harga Mati”.— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) November 30, 2020
Baca Juga: 10 Fakta Unik Arya Saloka Alias Aldebaran di Sinetron Ikatan Cinta, Ternyata Lahir di Denpasar Lho!
Sebelumnya, Benny Wenda dicalonkan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat.
ULMWP sendiri merupakan organisasi yang ingin memisahkan Papua Barat dan Republik Indonesia.
Baca Juga: Ditumbangkan Shakhtar, Zidane Tegaskan Tak Akan Mundur dari Real Madrid
ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat sendiri telah menetapkan konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden interim.
Benny Wenda sendiri masih berada di pengasingan di Inggris setelah mendapat suaka di sana.
Baca Juga: Makin Panas, Gus Yasin Siap Maju Tantang Suharso Monoarfa di Muktamar PPP
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk 'pemerintah yang menunggu',” kata Wenda yang dilansir The Guardian, Selasa 1 Desember 2020.
Biasanya pd 1 Desember ada peringatan OPM n mereka yg menginginkan Papua merdeka. Sy sarankan Panglima TNI ke Papua n memantau langsung n mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius “NKRI Harga Mati”.— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) November 30, 2020
“Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami," ujarnya.
“Seperti yang diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan sinyal pandu hak asasi manusia—kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," papar Wenda.***
