Pemerintah Akan Terapkan Pajak Sembako, Sekolah, dan Ibu Melahirkan, Supadma Rudana: Jangan Beratkan Rakyat!

- 14 Juni 2021, 19:00 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (PSR) disela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Bali Creative Industry Center di Kota Denpasar, Rabu 14 Oktober 2020.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (PSR) disela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Bali Creative Industry Center di Kota Denpasar, Rabu 14 Oktober 2020. /Rudolf Arnaud Soemolang

Baca Juga: Kamrussamad: Pembatalan Munas KADIN 2 – 4 Juni 2021 di Bali Cederai Semangat Pemulihan Ekonomi Nasional

"Yang mana nantinya menyebabkan ketiga sektor dasar dan juga lainnya akan meningkat harga dan biayanya juga akan mendorong inflasi dan menurunkan kemampuan atau daya beli masyarakat," kata Supadma Rudana.

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, yang juga Wasekjen DPP Demokrat ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan domino efek kepada sektor sektor lainnya akibat kenaikan harga yang terselubung dan mengakibatkan ketiga sektor ini akan meningkatkan biaya dan harga.

Baca Juga: Hari Ini Diumumkan, Ini Cara Cek Pengumuman Hasil UTBK/SBMPTN 2021 di Laman LTMPT

"Jika pemerintah kesulitan karena berbagai kelalaian dan kegegabahan investasi infrastruktur dan hutang, janganlah membebani rakyat untuk membiayai kesalahan prioritas pemerintah," tegasnya.

Kata dia, kondisi rakyat sedang susah dan berat, belum memperoleh pekerjaan, juga kondisi keuangan dan ekonomi masyarakat di desa- desa sedang berat.

Baca Juga: Waduh! Siap-siap Kencangkan Ikat Pinggang, Beli Pulsa dan Kartu Perdana Akan Kena Pajak

"Jadi janganlah dibuat susah lagi dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menteri Keuangan. keberpihakan negara kepada rakyat harus direalisasikan seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Kebijakan publik malah bertolak belakang dengan praktek di lapangan," sindirnya.

Supadma Rudana menyebutkan penaikkan pajak dimana -mana dan diberbagai sektor menunjukkan beratnya posisi keuangan pemerintah yang melakukan investasi, tanpa melihat kemampuan keuangan negara dan mengantisipasi kemampuan penerimaan negara.

Baca Juga: PPN Biaya Pendidikan 5 - 12 Persen, Pemerhati Pendidikan: “SPP Bisa Naik dan Banyak Anak Putus Sekolah Dong

Halaman:

Editor: Rudolf Arnaud Soemolang

Sumber: Denpasar Update


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah