DENPASARUPDATE.COM - Secara resmi, Presiden RI, Joko Widodo, meluncurkan program bantuan sosial (bansos) tunai tahun 2021 sejak Senin, 4 Januari 2021 lalu.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta menegaskan pihaknya akan mengawal penyaluran bansos tersebut agar tidak ada pemotongan.
Lebih lanjut, Gung Budiarta ini mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait dengan penyaluran bansos tahun 2021 tersebut.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta Besok 8 Januari 2021 Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, & Pisces
“Bantuan tunai ini, ini yang harus kita (awasi), leading sectornya Dinas Sosial, ya kita harus koordinasikan dengan Dinas Sosial jangan sampai ada pemotongan-pemotongan itu,” kata dia, Kamis, 7 Januari 2021.
Para masyarakat penerima bansos ini, menurutnya, adalah masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi virus Covid-19.
Baca Juga: Aturan Masuk Bali Lewat Udara Diperbarui, Kini Boleh Gunakan Rapid Test Antigen
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama penegak hukum akan konsisten mengawal penyaluran bansos tersebut agar tepat sasaran dan tidak ada pemotongan.
“Kasihan masyarakat sedang kesusahan, sangat jatuh sekali. Kita pasti kawal, kan ada juga yang punya proses hukum kan ikut pantau juga,” ujarnya.
Baca Juga: Kepastian Vaksinasi Dorong Penguatan IHSG
Ia juga menghimbau kepada masyarakat, jika ada pelanggaran dalam penyaluran bansos, wajib melaporkan hal tersebut.
Selain itu, dirinya juga berharap tidak ada pelanggaran dalam penyaluran bansos tahun 2021.
Baca Juga: DUH! Bayar Utang Negara Tahun 2020 Saja Rp 1,2 Triliun Lebih, Ini Kata Menkeu
“Bisa, kalau ada yang sampai melapor pasti kita cek. Mudah-mudahan nggak terjadi,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Pemerintah telah mempersiapkan anggaran bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 110 triliun.
Baca Juga: Tagar #RismaRatuDrama Trending di Twitter, Aksi Blusukan Risma di DKI Jakarta, Dipertanyakan Netizen
Menurut Jokowi, bantuan ini digunakan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang diberikan dalam beberapa tahapan, dan dipastikan penerima bakal menerima secara utuh tanpa potongan dengan pengawasan ketat.
"Saya tegaskan pula, jangan ada yang menggunakan untuk hal-hal yang tidak pokok, seperti rokok misalnya," tegas Jokowi.
Baca Juga: Sopir Chacha Sherly Ditetapkan Sebagai Tersangka Kecelakaan Beruntun Oleh Pihak Kepolisian
Presiden Jokowi menambahkan, bantuan tunai 2021 ini akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan.
Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan empat tahap pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober melalui bank yang tergabung dalam Himbara.
Baca Juga: Kemenkumham Pastikan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Bebas Murni Jumat Ini
Lalu, program bantuan sembako disalurkan dari bulan Januari sampai Desember 2021. Nilainya sebesar Rp300 ribu per bulan per Kartu Keluarga (KK).
"Kemudian bantuan sosial tunai diberikan selama empat bulan. Dari Januari, Februari, Maret April dan nilainya Rp300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya," terangnya.
Baca Juga: Menghindar? Gisel Mangkir Dipanggil Polisi, Ini Alasannya
Pihaknya juga berharap bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak Covid-19. Selain itu, dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional.
Sementara itu Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut dalam laporannya bahwa bantuan tunai se-Indonesia untuk tahun 2021 ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Polisi Jaga Ketat Gudang Penyimpanan Vaksin Sinovac di Bali
"Bantuan tunai ini meliputi Program Keluarga Harapan serta Kartu Sembako dan Bansos Tunai dengan anggaran Rp 110 triliun," sebutnya.
Untuk tahap pertama PKH disalurkan untuk 10 juta keluarga sebesar Rp 7,17 triliun. Sementara untuk Kartu Sembako akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp3,76 triliun dan Bansos Tunai diberikan kepada 10 juta keluarga sebesar Rp 3 triliun, sehingga total anggaran bantuan tunai bulan Januari 2021 ini mencapai Rp 13,93 triliun.***