DENPASARUPDATE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai tidak efektif Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berjalan mulai tanggal 11 Januari sampai 25 Januari di wilayah Jawa dan Bali.
Ia menyebut bahwa mobilitas masyarakat masih tinggi menjadi pemicu dari tidak efektifnya PPKM tersebut.
Sehingga PPKM tersebut menurut Jokowi perlu dievaluasi lebih mendalam.
Baca Juga: Penerapan PPKM di Jawa-Bali Dibatalkan? Jokowi: Kita Harus Ngomong Apa Adanya, Ini Tidak Efektif!
Hal tersebut disampaikan oleh orang nomer satu di Indonesia yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) tentang pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor, Jumat, 29 Januari 2021 kemarin.
Mengenai hal Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Suyasa juga ikut sepakat pernyataan Jokowi tersebut.
Baca Juga: Resmikan Kantor Ombudsman Bali, Gubernur Koster Tegaskan Tak Alergi Dikritik
“Kalau saya melihat saya setuju apa yang dikatakan Pak Presiden tentang PPKM itu sendiri. Karena saya melihat itu tidak efektif, katakan kurang mengena lah sesuai tujuan awal untuk memperkecil penyebaran virus Corona,” katanya di Denpasar Senin 1 Februari 2021.
Politisi yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem itu menilai PPKM memang kurang efektif dalam menekan laju pertambahan kasus Covid-19 di Bali.
Baca Juga: Sandiaga Ngantor di Bali, Koster: Pariwisata Akan Pulih Sendiri Kalau Pandemi Sudah Selesai
"Saya kira menurut saya memang PPKM kurang efektif, ya untuk menekan laju covid 19 itu karena penekanannya hanya pada mengurangi kegiatan jam malam aja. Akan tetapi kegiatan-kegiatan yang lain masih tetap seperti biasa, contohnya pasar masih rame pula kita lihat," ujarnya.
Bahkan, ia juga mengatakan jika penerapan PPKM terkesan hanya penerapan jam malam semata.
Padahal, menurutnya virus Covid-19 tidak mengenal waktu baik siang ataupun malam.
“Hanya jam malam saja yang dipersempit, kan nggak ngaruh itu, virusnya kan tidak malam tersebar, harusnya seperti semua saja, prokesnya diperketat,” ucapnya.
Baca Juga: KEREN! Jadi Kawasan Zero Covid-19, Bendesa Terunyan Ungkap Rahasia Ini, Salah Satunya Ada Unsur Gaib
Bahkan, ia menyebut jika pelaksanaan PPKM di Bali yang ada perlu mendapat evaluasi besar-besaran dari pemerintah, khususnya Pemprov Bali melalui Gubernur Bali Wayan Koster.
Ia juga memberikan solusi, menurutnya kembalikan saja situasi seperti semula tanpa ada pembatasan jam, hanya saja lebih mengetatkan prokes khususnya 3 M tersebut.
Baca Juga: VIRAL! Seorang Pemuda Diamankan Saat Razia Prokes di Klungkung, Dewa: Hukum Jangan Tumpul ke Atas!
"Kalo menurut saya lebih baik kembalikan seperti awal dengan lebih memperhatikan pada pengetatan prokes itu sendiri. Setiap mall, toko-toko pasar-pasar diwajibkan untuk menyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, sedia hand sanitzer dan masker kemudian ada petugas yang menjaga dengan melengkapi alat pengecekan suhu tubuh. Jadi itu sebaiknya yang harus dilakukan sementara sebelum vaksin diberikan merata kepada masyarakat," sarannya.
Baca Juga: GWK Resmi Tutup Sementara, Ini Alasannya
Terkait adanya wacana lockdown seperti yang dilontakan Ketua DPRD Gianyar. Ia menyebut usulan tersebut merupakan usulan yang bagus.
Tetapi, menurutnya jika lockdown dilakukan justru akan membuat masyarakat kecil kesusahan.
Baca Juga: Pasca Kebakaran 2018, Pasar Desa Adat Bona Bakal Beroperasi Lagi, Habiskan Rp 2,4 Miliar
Mengingat pemerintah masih belum siap menyiapkan dan memberikan bantuan ke masyarakat.
“Cuma kalau kaya Ketua DPRD Gianyar lockdown bagus sih, tapi kasihan rakyat. Apa pemerintah sudah siap menyiapkan dan memberikan bantuan ke masyarakat,” ujarnya.***