Tak Ada Bahas Reshuffle di Pertemuan Jokowi dengan Petinggi Koalisi, PAN Gabung Tapi Tak Dapat Jatah Menteri?

25 Agustus 2021, 23:04 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) memberi hormat saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi 1945 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 17 Agustus 2021. /Publiktanggamus.com/Antara Foto/Setpres

DENPASARUPDATE.COM - Ada yang menarik dengan pertemuan antara petinggi partai pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ini karena dalam pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021 diikuti oleh petinggi Partai Amanat Nasional atau PAN.

Dalam pertemuan tersebut, terlihat Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno.

Baca Juga: Duh, Siswi Kelas 6 SD Digilir 2 Pemuda Berkali-kali di Kos Orang Tua Korban, Pelaku Sembunyi di Karangasem

Kehadiran dua petinggi PAN itu dinilai mengejutkan banyak pihak, mengingat PAN sendiri sebelumnya merupakan bukan bagian dari partai pendukung pemerintah.

Sejak dilantiknya Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, PAN sendiri bersama PKS dan Partai Demokrat memilih berada di luar pemerintahan.

Terkait kehadiran PAN tersebut dijelaskan oleh Sekjen DPP Partai NasDem, Johnny G Plate usai pertemuan.

Baca Juga: Anies Baswedan Ketemu Habib Rizieq, Politisi PAN Ini Sebut Rakyat Senang

Johnny G Plate mengaku semua parpol Koalisi Indonesia Maju mengapresiasi bergabungnya PAN ke koalisi pendukung pemerintahan tersebut.

Menurutnya dengan bergabungnya PAN tersebut menambah jumlah parpol pendukung pemerintahan dengan 7 partai atau setara dengan 471 kursi di parlemen DPR RI.

Partai politik dalam koalisi Indonesia Maju yakni PDIP, Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PPP, dan PAN.

Baca Juga: Sebut Demokrasi di Era Jokowi Berada di Titik Terendah, Demokrat: Jauh Beda dengan Masa SBY

"Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan semakin memperkaya gagasan gagasan dan pandangan-pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokratisasi di Indonesia," ujar dia.

Dalam pertemuan itu, dibuka dengan adanya 5 poin pembahasan yang disampaikan oleh Jokowi.

Hanya saja, meskipun PAN sendiri bergabung di koalisi, tetapi ia membantah adanya pembahasan mengenai reshuffle kabinet dalam kabinet Jokowi.

Baca Juga: Disebut Jadi Alternatif Utama Melawan Pandemi, IDR Dorong Jokowi dan Luhut Percepat Vaksin Nusantara

"Topiknya bukan topik reshuffle kabinet, topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi," ungkap Johnny.

Pada pertemuan tersebut, para petinggi parpol koalisi dan Jokowi membahas mengenai penanganan Pandemi Covid-19, termasuk membahas mengenai pengembangan ekonomi yang berbasi pada kegiatan produktif.

Selain itu, dirinya menyebut jika dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai evaluasi penerapan otonomi daerah dan kaitannya dengan kecepatan pembentukan kebijakan selama pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Kenang Masa Kecil Membantu Petugas Istana Tampaksiring Buat Sesajen, Megawati: Saya Suka Ikut Merangkai

Serta pembahasanterkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Di sisi lain, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya menambahkan bahwa PAN memberi bukti bagaimana gotong royong dikedepankan. 

Bahkan, bergabungnya PAN sendiri memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi. 

Baca Juga: Tren Kasus Covid-19 Bali Menurun, Jokowi Malah Terapkan PPKM Level 4, Ada Apa Ya?

"Seluruh ketum parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa, dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi sudah pada track yang benar," kata Hasto. 

Pihaknya juga menyebut para petinggi parpol koalisi bersepakat untuk bersama-sama mendukung semua kebijakan Presiden Jokowi, khususnya dalam menangani pandemi serta situasi yang terjadi di negara-negara besar lainnya. 

"Dari dialog antar ketum Parpol dengan Presiden Jokowi selain memperkuat optimisme juga merupakan tradisi baik dalam demokrasi Pancasila," kata Hasto.***

Editor: Rudolf Arnaud Soemolang

Tags

Terkini

Terpopuler