DENPASARUPDATE.COM - Berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memastikan dirinya akan menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19 asal China Sinovac Biotech tahap pertama.
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin disebut tidak akan ikut dalam acara tersebut. Hal ini seperti diungkapkan Juru Bicara Wapres, Masduki dikutip Kantor Berita Antara, Selasa 5 Januari 2021.
Ia mengungkapkan alasan Ma'ruf tidak ikut dalam vaksinasi tahap pertama dikarenakan usianya yang sudah lanjut.
Baca Juga: Soal Vaksin, Wakil Ketua DPRD Bali: Kalau Belum Ada Rekomendasi dari BPOM, Ya Jangan Dulu!
Baca Juga: Persaingan Makin Ketat, MU Buntuti Liverpool yang Ada di Puncak Klasemen Liga Inggris
"Karena Pak Wapres berusia di atas 60 tahun, jadi beliau tidak memungkinkan untuk divaksin dengan vaksin yang ada sekarang, yang Sinovac itu," terangnya.
Ia mengatakan, Ma'ruf akan mendapatkan vaksin pada tahap berikutnya.
"Mungkin nanti di tahap berikutnya, kalau ada vaksin yang sesuai dengan kriteria kondisi Pak Wapres," sambung Masduki.
Baca Juga: Kedelai Langka, Mentan : Petani Lebih Memilih Menanam Komoditas Lain
Baca Juga: Bupati Klungkung Bantu Bedah Rumah Warga dengan Dana Operasional Pribadi
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19. Hal tersebut juga disampaikan Jokowi langsung beberapa waktu lalu di Istana Kepresiden, Bogor.
"Saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tak apa-apa," kata dia.
Vaksin Covid-19 yang tersedia di Indonesia saat ini adalah buatan Sinovac. Tim riset tengah merampungkan uji klinis untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menunggu fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca Juga: Harus Tunggu Hasil Pemeriksaan Gisela, Nobu Tidak Ditahan, Hanya Wajib Lapor
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta Besok 6 Januari 2021 Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, & Pisces
Berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), penerima vaksin Covid-19 harus berada di rentang usia 18 hingga 59 tahun.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa vaksinasi akan dilakukan pada Rabu, 13 Januari 2021 secara merata.
Baca Juga: Meninggal Dalam Kecelakaan, Chacha Trio Macan, Banjir Ucapan Duka, Didoakan Diterima Iman Islamnya
Baca Juga: PDIP Surabaya Pastikan Pastikan Meninggalnya Armuji Hoaks
Baca Juga: Kecam Pembubaran FPI Tanpa Peradilan, BEM UI : Itu Bentuk Larangan Demokrasi dan Pembatasan HAM
Ia juga mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19.
"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan di Jakarta oleh Bapak Presiden," kata Budi Gunadi Sadikin, melalui keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Selasa, 5 Januari 2021.
Baca Juga: Kecam Pembubaran FPI Tanpa Peradilan, BEM UI : Itu Bentuk Larangan Demokrasi dan Pembatasan HAM
Baca Juga: WADUH! Pengangguran di Indonesia Capai 15 Juta Orang, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sebut Ini
Hal tersebut disampaikan oleh Budi Gunadi ketik Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Budi Gunadi mengharapkan kepada seluruh kepala daerah, tanpa terkecuali, untuk dapat turun serta melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan agar kepercayaan masyarakat meningkat.
“Pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat," tutur Budi.
Baca Juga: Ternyata Kakek Syekh Ali Jaber Mati Syahid Saat Melawan Penjajah Jepang di Lombok
Baca Juga: 31 Ribu Vaksin Covid-19 Tiba di Bali, Koster Mengaku Siap Jadi yang Pertama Disuntik
Rencananya, penyuntikan vaksin akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi.
Tujuannya ialah meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap dengan diawali dengan tiga kelompok.
Tiga kelompok tersebut, yakni pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan Key Leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.***