DENPASARUPDATE.COM - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu 5 Desember 2020 lalu.
Menariknya, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputeri sempat meminta sesuatu sebelum Juliari tertangkap KPK.
Juliari sendiri selain merupakan Mensos di kabinet Jokowi-Ma'ruf juga duduk sebagai pengurus teras PDIP yakni Wakil Bendahara Umum Bidang Program DPP PDIP.
Baca Juga: Kapolda Minta Warga Bali Tak Terpancing dengan Insiden Tewasnya 6 Anggota FPI
Ia sendiri kemudian ditangkap akibat dugaan menerima suap terkait proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebesar Rp17 miliar.
Hal itu seperti diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristyanto secara blak-blakan, Minggu 6 Desember 2020 atau sehari usai penangkapan Juliari.
Baca Juga: Muhammadiyah Desak Jokowi Bentuk Tim Independen Usut Kematian Enam Anggota FPI Oleh Polisi
Hasto mengungkapkan bahwa Megawati berulang kali sering mengingatkan para kadernya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, termasuk melakukan korupsi.
PDIP sendiri juga tetap berkomitmen untuk tetap mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Pulau Bali Trending Topic Twitter, Calon Wisatawan Rupanya Rindu Ingin Liburan
“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Siapa pun dilarang menyalahgunakan kekuasaan, terlebih melakukan tindak pidana korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu wanti-wanti untuk tidak melanggar hukum. Tertib hukum wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," kata Hasto.
Dijelaskannya, PDIP selalu menanamkan sikap antikorupsi dalam berbagai kesempatan. Termasuk sekolah partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti rapat kerja nasional (rakernas).
Baca Juga: Kasus Penularan Covid-19 Terus Melonjak, Nilai Tukar Rupiah Dipukul Melemah
“Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah KPK dalam mengusut kasus yang membelit Juliari tersebut.
Baca Juga: Segera Cair, Cek di www.tapera.go.id Dana Taperum Pensiunan PNS dan Ahli Waris, Ini Dokumennya
Bahkan, pihaknya menegaskan menghormati dan mendukung penyelesaian hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.
"Partai menghormati seluruh proses hukum. Hukum menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Hasto.
Baca Juga: Soal 6 Anggota FPI Tewas Oleh Polisi, LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban
Jauh di atas itu semua, Hasto mengatakan PDIP mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut.
Dan partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin. Sehingga berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.
“Seluruh anggota dan kader Partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," pungkas Hasto.***