Network
DENPASARUPDATE.COM – Penetapan I Gusti Ngurah Bagus Mataram alias IGN Mataram sebagai tersangka korupsi dana aci dan sarana upacara oleh Kejari Denpasar berbuntut panjang.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara memutuskan langsung mencopot yang bersangkutan dari posisinya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
Pencopotan ini dilakukan berdasarkan adanya Peraturan Pemerintah No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.
“Disebutkan, bila seorang PNS menjadi tersangka, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS,” ujarnya di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat 6 Agustus 2021.
Hanya saja, ia mengatakan jika pihaknya tetap akan memberikan pendampingan kepada yang bersangkutan dalam kasusnya tersebut.
Baca Juga: Jenuh dengan Alur Ikatan Cinta? Beri Sinyal Hengkang? Amanda Manopo : Bye!
Ini pihaknya menganut asas praduga tidak bersalah karena IGN Bagus Mataram sendiri belum mendapat vonis tetap dalam kasusnya tersebut.
“Karena kita negara hukum,” ujarnya.
Jayanegara juga meminta IGN Bagus Mataram agar tetap berkooperatif dalam menjalankan proses hukum yang ada.
“Sebagai bentuk dan wujud untuk menghormati hukum sesuai dengan cara pandang masing-masing,” paparnya.
Mengenai pengganti dari IGN Bagus Mataram sendiri, Sekretaris DPD PDIP Bali ini mengaku belum bisa memastikannya.
“Untuk itu, nanti kita lihat dulu seperti apa,” jelasnya.
Baca Juga: WOW! Walikota Denpasar Rai Mantra dan Wawali Jayanegara Tak Disuntik Vaksin Covid-19, Ini Sebabnya
Seperti diketahui, IGM sendiri ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 01/N.1.10/Fd.1/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
Penetapan ini dilakukan usai kejaksaan melakukan berbagai pemeriksaan terhadap para saksi dari unsur pemerintah sampai adat.
Selain itu, juga telah dilakukan berbagai pengumpulan barang bukti, dan laporan hasil penyidikan.
Diungkapkan, setelah dilakukan ekspose perkara disimpulkan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menetapkan status tersangka terhadap pejabat pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar inisial I Gusti M.
Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.***
