DENPASARUPDATE.COM - Kasus mega korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara berbuntut panjang.
Pasalnya, kasus mega korupsi tersebut juga menyeret nama anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka alias Gibran.
Pasalnya, nama Gibran sendiri menyeruak lantaran diduga merekomendasikan PT. Sritex untuk ikut terlibat bagi-bagi jatah Bansos.
Baca Juga: Nyolong Ponsel, Warga Negara Algeria Diringkus, Begini Motifnya
PT. Sritex sendiri juga diduga menangani proyek pembuatan tas sembako bantuan sosial.
Terkait kabar tersebut, melalui Corporate Communication Head PT Sritex, Joy Citradewi dalam keterangan tertulis resminya yang diterima DenpasarUpdate.com (Pikiran Rakyat Media Network), Senin 21 Desember 2020 mengatakan pihaknya membantah isu tersebut.
Baca Juga: MENGEJUTKAN! Yusril Ihza Mahendra Ngaku Dirinya Sudah Kafir dan Murtad, Ini Sebabnya
Hanya saja, perusahaan tekstil besar asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu mengakui adanya pesanan goodiebag atau tas untuk bansos.
Ia menyebut bahwa Kemensos memesan tas pada April 2020. Dia menyebut tak ada yang melanggar aturan dalam pemesanan itu.
Baca Juga: BUSET! Gara-gara Rebutan PS5 di Mall, Dua Wanita Ini Baku Pukul Sampai Benjol-benjol
"Pihak Sritex dihubungi oleh pihak Kemensos mengenai kebutuhan tas 'goodiebag' pada bulan April 2020 lalu. Pemesanan tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku," katanya.
Pihaknya juga menampik adanya kabar terkait keterlibatan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming dalam proses tender pengadaan tas bansos tersebut.
Baca Juga: Jelang Belajar Tatap Muka, 60 Guru di Kabupaten Badung Bali Positif Covid-19
PT Sritex juga menegaskan tidak pernah menjalin komunikasi dengan Gibran terkait hal itu.
"Berita keterlibatan saudara Gibran Rakabuming Raka dalam pengadaan ini tidak benar. Kami tidak pernah membuka komunikasi apapun dengan saudara Gibran Rakabuming Raka terkait pengadaan ini," katanya.
Baca Juga: Jelang Nataru, Harga Daging Babi di Kota Denpasar Alami Kenaikan
Joy menegaskan bahwa Sritex adalah perusahaan publik (Tbk) yang sudah sewajarnya beroperasi dengan transparan. Dia berharap isu liar yang berkembang dapat diluruskan.
"Sebagai perusahaan terbuka (Tbk) kami selalu mengedepankan asas transparansi dan keterbukaan informasi. Kami juga berharap klarifikasi ini dapat meluruskan isu yang beredar di tengah masyarakat dan dapat dituntaskan segera dan sebaik-baiknya," tutupnya.
Baca Juga: Ketua Bawaslu Bangli Disidang Etik, Diduga Tak Profesional Saat Jalankan Tugas, Ini Waktu Putusannya
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka atau yang biasa disapa Gibran, membantah adanya informasi bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.
Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini melalui siaran pers di Jakarta, pada Senin 21 Desember 2020 memberikan klarifikasi dan menekankan bahwa pihaknya tidak pernah ikut campur atau merekomendasikan pengadaan goodie bag dari PT. Sritex yang digunakan sebagai wadah paket bansos yang dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Tidak benar itu, saya tidak pernah rekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos, apalagi rekomendasikan goodie bag, tidak pernah. Itu berita tak benar," ujar Gibran melalui rilis seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Waspada! Ini Bocoran Polri Soal Ancaman Kerusuhan dan Gangguan yang Akan Terjadi di Malam Tahun Baru
Lebih lanjut, Gibran yang juga merupakan seorang pengusaha ini, menantang semua pihak untuk, membuktikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri kebenaran isu yang beredar tersebut.
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan agar melakukan pengecekan kepada pihak Sritex.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Jadi Mualaf Sejak 8 Desember 2020? Ini Faktanya!
"Nanti silakan di-crosscheck KPK, crosscheck ke Sritex, sepertinya Sritex juga sudah keluarkan statement, jadi itu berita tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Kalau mau korupsi, kenapa kok baru sekarang, tidak dulu-dulu? Tidak, saya tidak pernah seperti itu," tutur Gibran Rakabuming Raka.
Gibran juga mempersilahkan kepada seluruh pihak untuk mengecek ke LHKPN terkait isu dana kampanye yang juga menerpanya.
Baca Juga: Mako Brimob Kelapa Dua Terbakar Hebat, 6 Damkar Diterjunkan
"Lho 'kan bisa dicek sendiri, bisa dicek semua LHKPN, dana kampanye bisa semua dicek online. Silakan nanti dicek kepada Bu Roro selaku bendahara tim Gibran, kami tak pernah tutup-tutupi," pungkas Gibran.
Sedangkan, terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung merespons atas kabar yang berembus liar di tengah masyarakat itu.
Baca Juga: WOW! Usia Baru 33 Tahun, Ini Daftar Harta Kekayaan Gibran Putra Sulung Jokowi yang Capai Rp21,15 M
Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menerima siapapun yang mampu memberikan info terkait mega korupsi, termasuk dugaan terlibatnya Gibran dalam mega korupsi tersebut.
“Jadi, KPK sekali lagi menerima siapa pun akan memberikan info kepada penegak hukum pemberantasan korupsi khususnya soal Covid-19 ini termasuk bantuan sosial di Kemensos termasuk kepada siapa pun termasuk yang dipertanyakan keberadaan Saudara Gibran Rakabuming,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin 21 Desember 2020 seperti dikutip Antara.
Baca Juga: Tak Terima Koster Dihina di Medsos, Kader Senior PDIP Ini Langsung Lapor Datangi Polda Bali
Ia menegaskan bahwa KPK akan tetap melakukan berbagai proses hukum secara profesional terhadap siapa pun, bila memang terdapat pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi Bansos penanganan pandemi Covid-19 tersebut.
“Sekali lagi semua itu info dan KPK akan tetap melakukan proses secara hukum baik penelusuran keberadaan tersebut melalui proses penyelidikan. Bagi KPK sekali lagi, KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional siapa pun itu, KPK akan menegakkan,” ucapnya.
Baca Juga: Waspada! Ini Bocoran Polri Soal Ancaman Kerusuhan dan Gangguan yang Akan Terjadi di Malam Tahun Baru
Lebih lanjut, Ghufron mengatakan bahwa komisi antirasuah KPK bakal menyaring segala informasi yang masuk.
“Semua info itu kami akan filter (saring), nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenan tersebut ada buktinya atau tidak, semua akan kami tindaklanjuti,” katanya menerangkan.***