Network
Sekarang, LS tidak hanya menghadapi trauma kekerasan seksual tetapi juga proses hukum kasus pembunuhan serta kemungkinan kehilangan suami pada masa depan.
RD dan LS juga memiliki satu anak yang masih kecil dan tidak memahami apa yang terjadi.
“Di sini kita melihat urgensi pengesahan dan pengaturan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang berperspektif korban agar setidaknya mempermudah korban melapor dan mendapatkan keadilan dan pemulihan sehingga kejadian seperti ini tidak perlu terjadi,” ujar Anindya Restuviani, Direktur Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta dalam keterangan persnya yang diterima redaksi DenpasarUpdate.com (Pikiran Rakyat Media Network), Jumat 3 November 2021.
Baca Juga: LOWONGAN KERJA PT Angkasa Pura Supports, Dibutuhkan Admin Officer Di Kawasan Industri Karawang
Oleh sebab itu, Lintas Feminis Jakarta menilai penjatuhan hukuman mati bagi RD tidaklah tepat dan akan mencederai keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Atas dasar itu, Lintas Feminis Jakarta menuntut dan mendorong Polres Kepahiang dan instansi terkait untuk mempertimbangkan alasan-alasan pemaaf dalam kasus pembunuhan ini yang dapat meringankan hukuman RD.
"Oleh karena itu, penjatuhan pasal berlapis dengan ancaman pidana hukuman mati perlu dipertimbangkan kembali. Penjatuhan hukuman mati pada RD selain bertentangan dengan hak asasi manusia juga dapat memperburuk situasi korban perkosaan LS. Dukungan keluarga adalah salah satu faktor kunci dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual, dan sekarang LS tidak hanya harus menghadapi trauma akibat perkosaan melainkan juga menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan," katanya.
Mendesak LPSK dan lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan korban dan perlindungan anak untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi LS beserta anaknya. Berdasarkan pemberitaan media, korban LS dan keluarga berencana untuk pindah dari lingkungan rumah mereka karena malu. Situasi ini menunjukkan salah satu kebutuhan mendesak korban yakni rumah aman dan perlindungan sosial.
Menuntut DPR RI, Presiden, dan Pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang berperspektif pada kepentingan korban, yang telah bertahun-tahun mogok di DPR walaupun sangat jelas bahwa Indonesia membutuhkan payung hukum yang mampu memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
