Network
DENPASARUPDATE.COM – Pandemi Covid-19 benar-benar menghancurkan sektor perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Bahkan, salah satu yang terdampak akibat pandemi tersebut adalah para masyarakat yakni para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk itu, pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM) menegaskan akan siap-siap mencairkan bantuan kepada para pelaku usaha tersebut di tahap kedua.
Menariknya, dalam program bantuan presiden produktif alias bantuan langsung tunai (BLT) Rp 2,4 juta ini pemerintah menambah kuota menjadi 12 juta penerima.
“Kita akan masuk tahap berikutnya, penambahan menjadi 12 juta pelaku Usaha Mikro yang akan menerima program Banpres ini,” kata Menkop UKM Teten Masduki dalam siaran pers yang dikutip Kamis 8 Oktober 2020.
Teten mengatakan bahwa BLT tahap kedua ini akan dicairkan pada pekan ini.
Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran BLT UMKM tahap satu telah cair hampir 100 persen dari Rp 22 triliun dana yang disiapkan.
Sedangkan, pada pekan ini penambahan tahap kedua BLT UMKM ini akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro.
Dengan begitu, total penyaluran yang akan diberikan adalah sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro.
“Yang kurang, jumlahnya. Di data kami, yang minta (bantuan) ada 22 juta, sudah disetujui 12 juta. Minggu ini akan disalurkan penambahan 3 juta pelaku usaha mikro,” jelas dia.
Awalnya pemerintah menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta tersebut.
Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tambahan 3 juta pengusaha mikro agar mendapatkan banpres produktif ini.
Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal penyaluran tahap kedua.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya siap membantu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk mengawal program tersebut.
“Yang kami lakukan untuk Banpres ini adalah mulai dari proses input data agar tepat sasaran. KPK mendampingi dalam memformulasi pembuatan regulasi terkait identifikasi sasaran dan input data. Juga memantau input data, serta penyaluran bantuan,” ujar dia.
Terkait hal itu pihaknya menyediakan saluran untuk menampung keluhan dari masyarakat terkait BLT UMKM Rp 2,4 juta ini melalui jaga.go.id.
Menurut Ghufron, pihaknya akan melakukan pengawasan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan.
Sebelumnya, pihaknya juga telah membantu pengawasan untuk mendistribusikan program ini, dalam tahap pertama yang menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro yang diberikan bantuan.***
