Network
DENPASARUPDATE.COM - Anggota DPR RI Komisi VIII I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan akhirnya ikut berkomentar terkait pernyataan Mensos Tri Rismaharini soal adanya Rp450 miliar dana bansos dari Juli sampai September yang belum dicairkan di Bali.
Dalam keterangannya, Rabu 20 Oktober 2021, Alit Kelakan begitu ia biasa disapa menyebutkan bahwa pernyataan Mensos Risma tersebut merupakan bagian dari upaya niat baik dan semangat pemerintah pusat untuk membantu menyelsaikan berbagai kendala penyaluran bansos.
Sehingga diharapkan, penyaluran dana bansos PKH dan BPNT di Provinsi Bali dapat terselesaikan sesuai target yang dicanangkan.
Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta untuk pemerintah kabupaten/kota bersama Pemprov Bali untuk bekerja sama mengusulkan data-data penerima Bansos kepda Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Bahkan, ia menampik adanya tudingan bahwa dana Rp450 miliar itu 'ngendon' di rekening pemerintah kabupaten/kota atau Pemprov Bali.
Pasalnya, ia menjelaskan bahwa dana bansos PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara yakni BTN, BNI, BRI dan Mandiri yang selanjutnya ditransfer ke rekening tabungan masyarakat penerima Bansos.
“Jadi tidak ada dana yang disalurkan ke rekening Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Bali seperti opini yang berkembang saat ini,” paparnya.
Kemudian, dana bansos sebesar Rp450 miliar yang dikatakan Mensos Risma belum cair tersebut sendiri menurut Mantan Wakil Gubernur Bali 2003-2008 itu merupakan akumulasi seluruh Bali dalam kurun waktu 2021.
“Dalam pandangan saya, mungkin jumlah tersebut adalah akumulasi dana PKH dan BPNT seluruh Bali Tahun 2021. Berdasar data dari Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali, sebagian besar dana Bansos sudah diterima oleh masyarakat yang berhak. Beberapa memang ada yang belum menerima,” sambungnya.
Baca Juga: Beredar Kabar Bansos Rp3.550.000 dari BPJS Kesehatan Untuk Para Pekerja, Ini Faktanya!
Untuk itu pihaknya meminta adanya verifikasi dan validasi ulang dengan data Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Bali, Bank Himbara dan kementerian Sosial.
Sehingga kedepan dapat ditetapkan langkah yang lebih tepat dan terukur berdasarkan data yang pasti dan akurat.
Baca Juga: Ini Daftar Jurus Hebat Jokowi Lawan Covid-19, Salah Satunya Gelontorkan Trilyunan Bansos
Pada kesempatan itu, Kesuma Kelakan juga menyarankan agar masyarakat penerima bantuan secara aktif menyampaikan kepada pendamping atau aparatur pemerintah terbawah jika terjadi kendala dilapangan, terutama jika ada nomor rekening yang terblokir.
“Seperti saran Menteri Sosial, sebaiknya bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk bulan Juli sampai September 2021. Sehingga untuk keperluan tersebut, keluarga penerima manfaat segera dikumpulkan dan dibayarkan hak-haknya,” tandas dia.***
