Network
Parna bertujuan mempercepat kemerdekaan rakyat Papua dengan mengusung nasionalisme Papua. Selambat-lambatnya cita-cita Parna ini hendak dicapai pada 1970.
“Kirihio di Belanda dapat mengikuti langkah demi langkah diskusi mengenai masa depan Papua, dan dapat dimengerti ia tidak tenang dengan itu,” tulis Drooglever.
Sedangkan, menurut sejarawan asal Papua, Bernarda Meteray, sosok Frits Kiriho yang justru menyampaikan bahwa Frits Kirihio telah mengetahui keraguan di kalangan orang Belanda perihal Papua, apakah bisa menjadi suatu negara merdeka.
Baca Juga: Rano Penyelundup Narkoba 3,9 Kg Dari Batam ke Bali Ternyata PNS Otoritas Bandara Wilayah IV
Dalam aktivitasnya di Parna, Frits membuka kesempatan berdialog dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana termuat dalam suratnya pada November 1960 yang dikutip Bernarda dari arsip nasional Belanda, Frits mengatakan, “Kami menginginkan perdamaian di NNG (Papua) dan termasuk Indonesia," kata Frits dikutip dari disertasi Bernarda Meteray, Penyemaian Dua Nasionalisme: Papua Dan Indonesia Di Nederlands Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintah Belanda, 1925-1962.
Sempat Jumpa Bung Karno
Begawan jurnalisme Indonesia yang juga Sejarawan, dikutip Rosihan Anwar dari buku Vlasbom sebagaimana dilansir dalam Tabloid Suara Perempuan Papua, 16 Oktober 2008 pernah menulis bahwa Jurnalis Belanda Dirk Vlasbom dalam buku Papoea Een Geschiedenis (Papua Sebuah Sejarah) mengungkapkan bahwa Frits menjadi utusan Parna yang pergi ke Jakarta setelah Presiden Sukarno mendeklarasikan Trikora Pembebasan Irian Barat pada 19 Desember 1961.
Frits berhasil masuk ke Indonesia atas bantuan Kolonel Donald I. Pandjaitan, atase militer Indonesia di Bonn, Jerman. Pandjaitan membekali Frits dengan paspor Indonesia.
Di Jakarta, Frits diterima oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di kediamannya, Jalan Teuku Umar. Dari sana, Frits dibawa ke Istana Bogor menemui Presiden Sukarno.
