DENPASARUPDATE.COM - Berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021 kemarin akhirnya ditanggapi dingin oleh pemerintah pusat.
Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, pemerintah menegaskan bahwa pihaknya tidak turut campur dalam KLB tersebut.
Bahkan, pihaknya menyebut pemerintah tidak bisa melarang pelaksanaan KLB itu.
Baca Juga: Saiful Mujani Sebut, Moeldoko Terpilih Kejadian Pertama Partai Dibajak Orang Luar Partai
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," kata Mahfud melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, seperti dilihat DenpasarUpdate.com (Pikiran Rakyat Media Network), Sabtu 6 Maret 2021.
Pihaknya bahkan mencontohkan kejadian yang terjadi di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih dari dua dekade lalu.
Baca Juga: Heboh Acara Kelas Orgasme di Ubud Gianyar, Duh..Polisi Kok Masih Selidiki
Saat itu, di era Presiden Megawati Soekarnoputri sempat terjadi kisruh perebutan kekuasaan di tubuh partai berbasis NU itu, yaknj antara Matori Abdul Jalil dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pada waktu itu, pemerintah tidak ikut mencampuri dikarenakan itu merupakan permasalahan internal partai.
Baca Juga: Kukuhkan Pengurus dan Ta'aruf, Rakerda I MUI Bali Bahas Ekonomi Umat dan Ketahanan Keluarga
"Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan (2003). Saat itu Bu Mega tak melarang ataupun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB," tuturnya.
Mantan politisi PKB itu juga mencontohkan kisruh serupa yang terjadi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa yaini antara PKB versi Muktamar Parung dan PKB versi Muktamar Ancol.
Baca Juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketum di KLB Deli Serdang, Mudarta Minta Pengurusnya Share Lokasi di Bali
Mahfud menyampaikan pemerintah saat itu juga tidak dapat melarang karena persoalan itu menyangkut urusan internal PKB.
"Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," ujarnya.
Lebih lanjut Mahfud menyampaikan acara yang diklaim sebagai KLB kemarin merupakan masalah internal PD.
Bahkan, pihaknya juga belum menerima laporan atau permintaan legalitas hukum baru dari PD.
"Bagi Pemerintah sekarang, ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas Partai," ujarnya.
Acara yang diklaim KLB ini sebelumnya digelar di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Sumut, sejak Jumat 5 Maret 2021 siang. Kongres itu memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum PD.
Baca Juga: Nyepi Tahun Ini Internet dan Televisi tetap Dimatikan, Ini Alasannya
Setelah terpilih menjadi Ketua Umum, Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada peserta KLB. Dia mengatakan KLB ini telah melahirkan Partai Demokrat yang demokratis.
"Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan umum dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi Saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC dan organisasi sayap, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern!" kata Moeldoko di acara KLB, Jumat malam.***