DENPASARUPDATE.COM – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 5-7 Maret 2021. Dengan menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko memang menyedot perhatian banyak pihak. Pasalnya adanya kudeta partai Demokrat memang nyata adanya dan benar terjadi.
Dalam akun twitter @saiful_mujani pendiri lembaga survey Indonesi (LSI) menyebut terpilihnya Jendral (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB ini kejadian pertama partai dibajak orang luar partai.
Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi Ketua Umum Partai Demkcrat lewat KLB. Maka selanjutnya tergantung negara, lewat Menkumham yang berasal dari partai PDIP.
“Yasona Laoly jika mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kalau mengakui dan membatalkan kepengurusan Partai Demokrat yakni AHY. Maka lonceng kematian PD makin kencang,” tulis pria kelahiran Serang, 8 Agutus 1962 dalam akun twitter miliknya.
Dia pun juga mengatakan hasil akhir manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati ditangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia, makin dalam, dan terjadi ini dibawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi Presiden karena demokrasi.
Lanjutnya, pelemahan Demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi.
“Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi,” pungkasnya diakun twitter miliknya Sabtu, 6 Maret 2021.
Sementara itu Hanta Yuda selaku Founder & Excutive Director Poltracking Indonesia yang membagikan hasil wawancara dengan salah satu tv swasta dalam akun twitter @poltracking yang kini Partai Demokrat terjadi dualism kepemimpinan.