Network
DENPASARUPDATE.COM – Sektor pariwisata nyaris mati total selama beberapa bulan belakangan akibat pandemic Covid-19.
Ini membuat pendapatan pemerintah Provinsi Bali menurun drastis, oleh sebab itu, DPRD Bali mencoba untuk mencari celah mencari potensi pendapatan dari sektor lainnya.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gde Komamg Kresna Budi, Minggu 11 Oktober 2020.
Baca Juga: Wow, Pecah! 'Map of The Soul ON:E', Konser Daring BTS ini Ditonton Lebih Dari 100 juta ARMY
Kresna Budi sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa salah satu sektor yang menjadi bidikan adalah pemanfaatan aset milik Pemprov Bali.
Ia menyebut bahwa pihaknya ingin agar ada pos pendapatan lain yang bisa menjadi sumber pemasukan bagi Pemprov Bali.
“Kita kan mau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya banyak sekali aset-aset kita yang gak jelas. Kita mau telusuri itu kalau memang mau meningktkan,” ujarnya.
Baca Juga: Loh United Sudah Kontak Pochettino Untuk Gantikan Solskjaer?
Menurut politisi Golkar ini persoalan aset selalu disepelekan alias menguap begitu saja.
Bahkan, ia menyebut bahwa Pemprov Bali yang dianggap tidak terbuka dan transparan terkait dengan aset-aset yang dimiliki tersebut.
“Aset-aset kita disewa sama siapa saja, kok kayaknya Pemprov (Bali) tidak terbuka. Ada apa ini? Apakah ada yang dapat bagian?,” tegasnya.
Kresna Budi menyebutkan bahwa sekecil apapun potensi pendapatan yang dimiliki harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.
Baca Juga: Pertama Kali Konser Online, BTS Puaskan Kerinduan Penggemarnya
Dirinya juga terkadang mendengar adanya pihak yang merasa kesulitan untuk menyewa aset Pemprov, bahkan terkesan tak digubris.
“Kadang-kadang ada orang yang serius mau menyewa aset, tapi kok tidak ditanggapi,” jelasnya.
Bukan itu saja, Pemprov Bali juga dinilai kurang akurat dan kurang tertib dalam pendataan aset.
Baca Juga: Viral Najwa Shihab Minta Tolong Saat Live, Begini Kondisinya Sekarang
Sehingga perlu ada penertiban terlebih dahulu mana saja aset milik Pemprov Bali.
Pihaknya sampai saat ini juga tidak tahu berapa pemasukan dari aset yang telah disewakan maupun dikerjasamakan.
“Saya dapat info bahwa aset-aset kita disewa murah, ada yang disewa tapi tidak dibangun. Kalau diberikan untuk UMKM kita disewakan secara terbuka, kan bagus. Kok tertutup sekali, ada apa ini?,” tutupnya.***
