Network
Pada dekrit yang ditandatangani langsung oleh Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha tersebut, menyatakan pemerintah menuduh banyak orang telah menghasut masyarakat untuk menyebabkan kekacauan di Bangkok.
"Ada perilaku yang mempengaruhi, dan ada alasan untuk percaya bahwa ada perilaku kekerasan yang mempengaruhi keamanan negara, keselamatan dalam hidup, atau aset rakyat dan negara," bunyi dekrit tersebut dilansir Nikkei Asia, Kamis 15 Oktober 2020.
Baca Juga: Wow BTS Kembali Boyong Piala Top Social Artist untuk Ke-4 Kalinya di Billboard Music Awards
Pemerintah juga menyatakan, apa yang telah dilakukan demonstran saat ini bukanlah aksi damai.
Keadaan seperti itu, kata pemerintah, dapat memperburuk situasi ekonomi dalam negeri yang memang sudah terpuruk karena pandemi.
"Ini bukan pertemuan damai yang disahkan oleh konstitusi. Ini juga berdampak langsung pada pengendalian Covid-19, yang secara langsung berdampak pada perekonomian bangsa yang rentan. Sangat penting untuk segera dilakukan tindakan perbaikan ini dan menghentikan perilaku ini secara efektif sehingga hukum di hormati dan publik tertib," lanjutnya.
Baca Juga: Sering Bikin Konten YouTube Bersama, Amanda Caesa Bantah Dekat dengan Adik Atta Halilintar
Dengan adanya dekrit tersebut, maka pemerintah melarang berkumpulnya lima orang atau lebih di Bangkok.
Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk melarang orang memasuki area mana pun yang mereka tunjuk.
Selain itu, dekrit melarang publikasi berita, media lain, dan informasi elektronik yang berisi pesan yang dapat menimbulkan ketakutan atau sengaja memutarbalikkan informasi.
