Network
Pihaknya juga mendesak kepada semua pihak di Mali untuk menahan diri dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan personal warga negara Mali.
"Sekjen juga mendesak seluruh pemangku kebijakan, terutama pasukan pertahanan dan keamanan, untuk menahan diri secara maksimal dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan individu semua warga Mali," katanya.
Baca Juga: Usai Kekalahan Memalukan di Liga Champions, Barcelona Resmi Depak Quique Setien
Terkait kudeta dan pemberontakan tersebut, Dewan Keamanan PBB dilaporkan akan segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis yang terjadi di negara Afrika tersebut pada Rabu siang.
Pertemuan tersebut atas permintaan dari Prancis dan Nigeria dan akan diadakan secara tertutup, kata diplomat PBB yang tak ingin disebutkan namanya kepada AFP.
Sebelumnya, salah satu pemimpin pemberontak di Mali mengaku pada Selasa 18 Agustus 2020 bahwa mereka telah menangkap Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse.
Baca Juga: Sakit, Kakek 55 Tahun Ditemukan Tewas Gantung Diri
"Kami dapat memberitahu kalian bahwa presiden dan perdana menteri berada di bawah kendali kami," kata pemimpin yang tak mau disebutkan namanya itu kepada AFP.
Dia menambahkan bahwa pasangan pemimpin negara Mali itu telah "ditahan" di kediaman Keita di ibu kota Bamako.
Mali telah melawan pemberontak sejak 2012. Bahkan pada kala itu, negara di Afrika tersebut kehilangan wilayah di bagian utara yang dikuasai oleh pemberontak yang merupakan para jihadis.
