Network
Tidak hanya itu, dirinya mempertanyakan terkait Pemkot Denpasar yang menggunakan alasan Hak Guna Bangunan (HGB) dan menyebut PT BTID, seolah-olah sebagai juru bicara PT BTID.
“Saya beritahu lagi sekali. Saya tidak bermaksud melawan bapak. Suatu saat nanti dan sesegera saya bongkar itu jalan. Jangan lagi menghalangin saya, Pak. Ingat itu tanah saya. Jadi di sini Wali Kota sudah mengatakan kepada kami semua dengan melalui suratnya bahwa itu bukan milik Kota Depasar. Tidak ada di SK, tapi itu mengatakan MoU dengan PT BTID.
Bahkan, Pemkot Denpasar pada 23 Juni 2022 lalu sampai mengerahkan kekuatan lewat dasar SK Walikota Nomor 188.45/575/HK/2014 dan menggunakan pihak kepolisian guna menghentikan rencana penutupan jalan.Akan tetapi pembongkaran akan tetap dilakukannya.
“Sesegera, saya akan bongkar itu jalan, itu tanah saya.Jadi, di sini Wali Kota sudah mengatakan kepada kami semua dengan melalui suratnya bahwa itu, bukan milik Kota Denpasar. Tidak ada di SK akan tetapi merupakan MoU dengan PT BTID”, tutupnya.
Berarti artinya Wali Kota sudah mundur di sini. Besok saya tutup jalan jangan lagi kerahkan aparat untuk menangkap saya. Itu hak saya. Saya katakana sekali kagi, Bapak Wali Kota sudah tidak punya hak apa-apa lagi untuk mengatakan itu tanah milik Pemkot. Karena Bapak sudah menjawab sendiri bahwa di SK tidak ada. Jadi artinya itu clear Pak, sayalah pemilik tanah itu,” jelasnya.
Di sisi lain, pihaknya mengaku tidak akan bersurat kembali ke pihak kepolisian untuk meminta pengamanan penutupan jalan.
Ia pun mengaku jelang penutupan tersebut ia tidak akan bersikukuh tak akan memberitahu aparat kepolisian.
