DENPASARUPDATE.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Pemerintah tetap fokus pada kasus perubahan iklim yang terdapat dalam program SDGs yang dicanangkan.
"Tentu saja Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's),” ujar Sri Mulyani.
Ia bahkan mengatakan fokus terhadap pandemi Covid-19 bukan menjadi hambatan untuk tetap menjalankan program tersebut.
Baca Juga: Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Ini Respon Wantimpres Mardiono
"Kami fokus menangani Covid-19, namun bukan berarti menempatkan risiko perubahan iklim pada urutan kedua. Kami akan terus berkomitmen pada kebijakan dan instrumen dalam mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim," katanya sebagaimana dilansir dari Antaranews, Senin 2 November 2020.
Ia menyebutkan salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim juga telah dinyatakan melalui Paris Agreement yakni Indonesia akan mengurangi CO2 sebesar 26 persen dengan sumber daya sendiri.
"Artinya kami akan mengurangi CO2 sebesar 26 persen dengan sumber daya kami sendiri dan hingga 42 persen penurunan dengan dukungan internasional masih terus dilaksanakan secara konsisten," ujarnya.
Baca Juga: Jaksa Menuntut Jerinx SID dengan Pidana 3 Tahun Penjara, Ini Alasannya
Terlebih lagi, Indonesia bercita-cita dapat mencapai 23 persen atau 45 gigawatt (GW) energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025 mendatang.
"Artinya, untuk energi sekarang terutama listrik, yang memainkan peran yang sangat penting bagi PT PLN atau Menteri ESDM," katanya.
Di sisi lain, ia mengatakan Indonesia masih mengelola penggunaan 9,15 persen energi terbarukan di sektor kelistrikan pada tahun lalu yang setara dengan 11 persen penggunaan energi terbarukan dari total listrik yang dihasilkan.
Baca Juga: Teriakkan 'Turunkan AWK!' Massa Forkom Taksu Bali Geruduk Kantor DPD RI Gelar Demo Anti AWK
"Jadi, ini tantangan besar bagi kita untuk mampu mencapai 23 persen bauran energi terbarukan dalam energi nasional kita," tegasnya.
Tak hanya itu, Indonesia yang juga memiliki potensi energi terbarukan sebesar 442,4 GW namun baru digunakan 10,4 GW atau 2,4 persen sehingga perlu kebijakan yang lebih baik.
"Pasti, ada sesuatu yang perlu kita ubah agar dapat digunakan dan memanfaatkan potensi yang sangat besar ini," ujarnya.
Baca Juga: Target Sapu Bersih dari DPP, PKB Bali Sebut Siap Solidkan Mesin Hadapi Coblosan Pilkada Serentak
Oleh sebab itu, pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa tax allowance, tax holiday, fasilitas pembebasan impor bagi perusahaan yang berinvestasi di energi terbarukan, dan pembebasan pajak bumi serta bangunan.
Kemudian, pada fiskal daerah pemerintah juga memberikan dana alokasi khusus atau hibah transfer khusus agar pemerintah daerah dapat mengembangkan infrastruktur untuk energi terbarukan terutama biogas surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
"Transfer ini juga kami sediakan agar kami dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengatur caranya menjadi (mendukung) energi (terbarukan) sehingga akan memberikan ekonomi yang lebih sirkular," katanya.***