DENPASARUPDATE.COM – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali diakui sebagai lembaga keuangan strategis yang dikelola Desa Adat. Aset mencapai miliaran rupiah dan dianggap sebagai sumbu pembangkit ekonomi di pedesaan.
Namun sejak pandemi Covid-19 keberadaan LPD di Bali juga terkena dampaknya. Kinerja keuangan terganggu. Tak ingin menanggung risiko lebih buruk, sejumlah perwakilan LPD se-Bali mendatangi DPRD Bali, di Renon Rabu 10 Februari 2021.
Mereka tergabung dalam Badan Kerjasama (BKS) LPD datang bukan untuk protes. Melainkan mengadukan keberadaan lembaga keuangan mikro di masa pandemi.
Baca Juga: Kades dan Perangkat Desa yang Hanya Tamat SMA Berpeluang Menjadi Sarjana
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengakui LPD menjadi sebuah lembaga keuangan strategis dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat di tingkat desa adat.
Sugawa Korry yang berlatar belakang sarjana ekonomi ini mengatakan, berdasar hasil diskusi dewan menyampaikan usulan untuk langkah penyelamatan LPD di masa pandemi ini.
“Berbagai permasalahan yang dialami oleh LPD, termasuk berbagai usulan kepada kami, yang intinya adalah LPD ini lembaga yang sangat strategis dan besar di desa adat, tapi sekarang karena ada penurunan dan berbagai permasalahan, dewan perlu membantu menemukan solusinya,” kata pimpinan dewan dari Partai Golkar ini, usai pertemuan.
Baca Juga: Liburan Imlek, Penerbangan ke Bali Dipastikan Masih Sepi, Ini Sebabnya
Sugawa Korry yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini menyebut, salah satu langkah yang harus diambil cepat oleh LPD adalah perubahan perilaku pengelolaan LPD menjadi profesional.
“Kami telah memberikan usulan dan masukan, pertama apapun masalah Covid-19 ini, tetap profesionalisme pengelolaan, LPD itu harus menjadi penjuru, harus menjadi acuan utama,” ucapnya.
Salah satunya adalah dengan menjadikan audit keuangan menjadi sebuah kebutuhan. Pasalnya, selama ini ia melihat banyak terjadi salah kelola dalam manjemen keuangan lembaga tersebut.
“Kedua, LPD kita mengharapkan LPD itu berorientasi pada audited minded, karena audit adalah kebutuhan dan kehidupan bagi LPD. Sering terjadi salah kelola, maka kami mengusulkan agar pengelolaan secara professional,” paparnya.
Bahkan, pihaknya menegaskan akan membantu mendorong kepada pemerintah provinsi Bali untuk menyiapkan anggaran bagi pembentukan sistem IT terpusat bagi pembenahan manajemen LPD di pulau dewata.
“Keempat kami sangat setuju mendukung bahwa di bantu IT yang terpusat untuk LPD ini, itu anggarannya di anggaran provinsi, kita dukung itu,” tegasnya.
Baca Juga: Soal Dugaan Isu Kudeta AHY, Demokrat Adili Politisi Senior Jhoni Allen Marbun
Bahkan, ia juga mengakui jika LPD adalah potensi pendapatan bagi desa adat yang tidak memiliki peluang usaha lain untuk dikembangkan.
Sementara laba yang diperoleh LPD setiap tahun, 20 persen daintaranya akan disalurkan ke desa adat sebagai dana pembangunan. Sisanya, 60 persen dari perolehan laba akan digunakan untuk saham cadangan, 5 persen untuk dana sosial, dan 5 persen untuk dana pemberdayaan. ***