Network
Baca Juga: Waduh, Mensos Risma Kepergok Datang ke KPK, Ada Apa Ya?
Dalam pertemuan tersebut, para wakil rakyat di DPRD Bali bersama eksekutif, bisa membuat payung hukumnya sehingga di seluruh Bali ada standarisasi akan tunjangan anggota BPD sehingga tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi.
Selama ini besar tunjangan anggota BPD di selurih Bali diatur berdasarkan kebijakan bupati dan walikota masing-masing.
Baca Juga: Janji Mensos Risma Untuk Keluarga Korban Pesawat Sriwijaya Air SJY 182, Salah Satunya Ini
Dalam Peraturan Mendagri diberikan ruang 30 persen dari total ABPDes, tetapi dalam pelaksanaannya di tahan oleh keputusan bupati dengan pertimbangan tertentu.
"Kami berharap, Pemprov Bali bisa memberikan aturan yang tegas sebagai payung hukum akan standar tunjangan untuk BPD di seluruh Bali. Tidak boleh ada pengurangan angka-angka dari standar minimal,"pintanya.
Baca Juga: Masuk Bali Via Udara Wajib Punya Surat PCR, Negatif Rapid Antigen dan Dilarang Bicara Satu Arah
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Gubernur Bali agar diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub).
Sehingga, kesejahteraan para anggota BPD bisa terwujud dan setara dengan perangkat desa lainnya.
Baca Juga: Mia, Pramugari Sriwijaya Air SJ 182 itu Berpesan Bersihkan Rumah karena Ingin Pulang ke Bali
