Network
Baca Juga: Jalan Tol Gilimanuk – Mengwitani Terkendala Pembebasan Lahan 500 Hektare Persawahan di Jembrana
“Kami di Fraksi Partai Demokrat dengan tegas menolak adanya KLB. Karena itu bisa dibilang ilegal,” tegasnya.
Nova juga menyebut bahwa hasil Kongres V Demokrat yang digelar pada Bulan Maret 2020 lalu dimana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi adalah yang sah.
Baca Juga: Tusuk Mantan Kekasih di Depan Gang Kos-Kosan Daerah Badung, Pria Ini Minta Maaf ke Keluarga
Maka dari itu, apabila ada kelompok lain yang tidak menerima hasil itu dan berniat menggelar KLB, bisa dipastikan hal itu tidak sesuai dengan marwah partai.
“Kami mendukung kepemimpinan Ketua Umum AHY yang sah dari hasil Kongres itu. Dan kami juga solid dan kompak di Fraksi Partai Demokrat,” tandasnya.
Baca Juga: Isra’ Mi’raj, Wapres Ma’ruf Amin: Mari Jaga Keragaman dan Kerukunan dengan Sikap Moderat
Ia juga menyerukan seluruh anggotanya tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh isu dualisme kepemimpinan setelah penyelenggaraan KLB tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa Fraksi Demokrat di DPRD Bali akan tetap mematuhi keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan DPP Partai Demokrat kepemimpinan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Liburan di Kuta, Bisa Sekaligus Cicipi Nikmatnya Masakan Padang di Inna Grand Kuta
