Network
DENPASARUPDATE.COM –Rencana pembangunan jalan Tol Gilimanuk – Mengwitani agaknya tak berjalan mulus sebagaimana harapan pemerintah. Terutama rancangan ruas jalan yang akan membebaskan lahan di Jembrana. Berdasar rencana konstruksi jalan tol ini mulai dibangun pertengahan tahun 2021 ini.
Yang jadi soal, jalan tol yang juga akan melewati wilayah Kabupaten Jembrana ini disebut akan menggerus 500 hektare lahan. Hal ini menjadi bahan protes anggota DPRD Bali Dapil Jembrana. Kade Darmasusila mengatakan bahwa sebagian lahan yang akan dibebaskan di Jembrna akan terjadi alih fungsi lahan.
"Soal jalan tol memang harus komprehensif, soal 500 hektar itu kalau memang lahan pertanian dan perkebunan itu mestilah ada dampaknya," katanya saat dikonfirmasi, Kamis 11 Maret 2021.
Baca Juga: AJI Denpasar Tegas Tolak Remisi I Nyoman Susrama Pembunuh Jurnalis Radar Bali A. A Prabangsa
Hanya saja, ia menyebutkan bahwa proyek jalan tol yang berasal dari pemerintah pusat tersebut merupakan bagian dari penunjang infrastruktur dan ekonomi di Bali.
"Terkait lahan alih fungsi pasti terjadi, kita tidak bicara dua atau lima tahun ke depan, tapi bicara jangka panjang," paparnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol tersebut tidak serta-merta memiliki dampak negatif.
Baca Juga: Ini Profil Novia Giana serta Potret Foto dan Video Pre-Weddingnya dengan Ikbal Fauzi 'Rendi' Ikatan Cinta
Bahkan, pihaknya melihat pembangunan jalan tol tersebut justru akan membuat Jembrana menjadi daerah sasaran industri baru bagi para investor. Apalagi, saat ini kawasan Bali Selatan dan Timur menurutnya sudah terlampau padat, dan selama ini pembangunan yang tidak merata dan terfokus di Bali Selatan saja.
Dengan pembangunan kawasan industri baru nantinya bakal menyerap tenaga kerja baru di Gumi Makepung tersebut.
"Positifnya adalah Jembrana akan membuka perluasan industri dan akan membuka investor-investor manakala Bali Selatan dan Timur sudah padat, maka pengalihan industri itu akan lari ke Bali Barat yang akan menimbulkan lapangan kerja baru di masyarakat," terangnya.
Baca Juga: Tusuk Mantan Kekasih di Depan Gang Kos-Kosan Daerah Badung, Pria Ini Minta Maaf ke Keluarga
Saat disinggung adanya kekhawatiran matinya UMKM seperti warung makan, bengkel di sepanjang jalan raya Denpasar-Gilimanuk akibat pembangunan jalan tol tersebut.
Ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkannya. "Itupun kemarin jadi pertimbangan, artinya ekonomi UMKM kecil yang biasanya dilintasi pasti terdampak, tapi kalau bicara sektor ke depan. Cuma kalau industri tumbuh saya yakin akan hidup kembali," ucapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar pemerintah pusat dan daerah lebih mengintensifkan kembali dialog dan sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek tersebut.
Baca Juga: Kisi-Kisi Bocoran Ikatan Cinta 11 Maret 2021 : Nino Iri Lihat Keluarga Alfahri, Andin & Al Selidiki Anting
"Kalau ada penolakan ya harus diberikan penjelasan. Kalau dipandang perlu duduk bersama pemerintah dengan masyarakat bagaimana menyikapi ini. Kalau dampak ekonomi untuk PAD kita, bagaimana pariwisata tumbuh, industri tumbuh kan bagus," ungkap dia.
Sebelumya, sejumlah kekhawatiran masih mengemuka di beberapa pihak. Beberapa waktu lalu, masyarakat khawatir menyangkut status tanah dimana ganti rugi harus ada SHM.
Sedangkan banyak warga yang tanahnya yang belum bersertifikat. Dalam dengar pendapat antar tokoh adat dan sejumlah instansi pun mengemukakan kekhawatiran tersebut.
Baca Juga: Trailer Sinetron Ikatan Cinta RCTI Kamis 11 Maret 2021 : Kebahagiaan Keluarga Pondok Pelita
Terutama menyangkut dampak pembangunan tol. Salah satunya, menyangkut kelesatarian hayati terutama di kawasan hutan. Hal ini disampaikan, Kepala Balai TNBB, drh. Agus Ngurah Krisna, bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan surat resmi terkait kawasan TNBB yang digunakan tersebut.
Berdasarkan analisa awal, ada sejumlah dampak yang harus diminimalisir. Sebab, Tol ini akan dibangun juga melintasi sejumlah kawasan hutan termasuk Kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).
“Dari pemrakarsa juga menyebut ada perubahan bentang alam, penurunan keanekaragaman hayati, pasti itu dampak-dampak normatifnya” ucapnya.
Baca Juga: Digosipkan Cinlok Dengan Glenca 'Elsa', Ikbal Fauzi 'Rendi' Ikatan Cinta Bakal Menikah dengan Calon Dokter
Karena itu, sambungnya, Tim Amdal harus mengkaji dampak detailnya. Untuk mengurangi dampak lingkungan berkaitan Amdal, pihaknya meminta agar ruas jalan tol yang melalui kawasan hutan termasuk TNBB agar dibuat jalan laying dan juga dibangun koridor satwa.
Bahkan, pemrakarsa juga harus mengajukan permohonan ke Kementerian KLHK. “Dalam hal ini juga penlok (penetapan lokasi) juga belum ada,” tegasnya.
Sementara itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jembrana, I Wayan Sudiarta mengaku, bahwa kini pihaknya mengidentifkasi permasalahan dampak yang ditimbulkan.
Kemudian, menginvetrisir saran, pendapat dan tanggapan masyarakat, dalam hal ini masyarakat terdampak langsung.
Baca Juga: Isra’ Mi’raj, Wapres Ma’ruf Amin: Mari Jaga Keragaman dan Kerukunan dengan Sikap Moderat
“Saat ini masih pra kontruksi. Ada beberapa masukan yang sudah masuk. Masukannya antara lain, terkait jaringan pipa air minum swadaya yang crossing jalan tol, permukimawan warga yang harus difasilitasi akses masuk dan tempat suci serta jalan untuk pemelastian diminta jadi prioritas, usulannya jalan tolnya di bawah (under pass), jalan eksisting yang melayang,” paparnya. ***
