Waduh, Mensos Risma Kepergok Datang ke KPK, Ada Apa Ya?

Baca Juga: Harga Kedelai, Tempe dan Tahu Meroket, Begini Solusi dari Presiden Jokowi

Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data.

Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak padam dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Baca Juga: Aksara Bali Jadi Domain Internasional, Gubernur Bali Wayan Koster Beralasan Begini

Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.

Tidak hanya itu, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS.

Baca Juga: Masuk Bali Via Udara Wajib Punya Surat PCR, Negatif Rapid Antigen dan Dilarang Bicara Satu Arah

Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal.

KPK juga menemukan tumpang tindih penerima bansos. Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemsos, masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT.

Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini 11 Januari 2021 di RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, GTV, NET TV