Network
DENPASARUPDATE.COM - Penangkapan dan penahanan Presiden dan Perdana Menteri Mali dalam kudeta militer yang dilakukan oleh pemberontak mendapat tanggapan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
PBB meminta dengan tegas kepada para pemberontak untuk membebaskan para pemimpin di negara yang terletak di Afrika Tengah itu.
Sekjen PBB, Antonio Guterres bahkan mendesak agar para pemberontak melakukan "pembebasan segera dan tak bersyarat" atas penangkapan tersebut.
Baca Juga: Barcelona Tunjuk Ronald Koeman Jadi Pelatih, Tegaskan Messi Tetap di Camp Nou
"Sekjen mengecam keras tindakan ini dan menyerukan pemulihan segera tatanan konstitusional dan supremasi hukum di Mali. Untuk itu, Sekjen menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan anggota kabinetnya," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam pernyataannya yang dilansir dari AFP, Rabu 19 Agustus 2020.
Insiden kudeta militer dan pemberontakan tersebut menjadi titik klimaks yang dramatis dari konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan antara pemerintah Mali dengan pemberontak jihadis.
Bahkan, PBB mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi di salah satu negara miskin Afrika.
Baca Juga: Rai Iswara-Ngurah Ambara Jadi Calon Kuat, Timsus Koalisi Kaji Empat Nama di Pilkada Denpasar
"Dengan keprihatinan yang mendalam. Sekretaris Jenderal mengulangi seruannya untuk negosiasi solusi dan resolusi damai atas perbedaan mereka," lanjutnya
Pihaknya juga mendesak kepada semua pihak di Mali untuk menahan diri dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan personal warga negara Mali.
"Sekjen juga mendesak seluruh pemangku kebijakan, terutama pasukan pertahanan dan keamanan, untuk menahan diri secara maksimal dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan individu semua warga Mali," katanya.
Baca Juga: Usai Kekalahan Memalukan di Liga Champions, Barcelona Resmi Depak Quique Setien
Terkait kudeta dan pemberontakan tersebut, Dewan Keamanan PBB dilaporkan akan segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis yang terjadi di negara Afrika tersebut pada Rabu siang.
Pertemuan tersebut atas permintaan dari Prancis dan Nigeria dan akan diadakan secara tertutup, kata diplomat PBB yang tak ingin disebutkan namanya kepada AFP.
Sebelumnya, salah satu pemimpin pemberontak di Mali mengaku pada Selasa 18 Agustus 2020 bahwa mereka telah menangkap Presiden Ibrahim Boubacar Keita dan Perdana Menteri Boubou Cisse.
Baca Juga: Sakit, Kakek 55 Tahun Ditemukan Tewas Gantung Diri
"Kami dapat memberitahu kalian bahwa presiden dan perdana menteri berada di bawah kendali kami," kata pemimpin yang tak mau disebutkan namanya itu kepada AFP.
Dia menambahkan bahwa pasangan pemimpin negara Mali itu telah "ditahan" di kediaman Keita di ibu kota Bamako.
Mali telah melawan pemberontak sejak 2012. Bahkan pada kala itu, negara di Afrika tersebut kehilangan wilayah di bagian utara yang dikuasai oleh pemberontak yang merupakan para jihadis.
Sebagian para pemberontak itu kemudian berhasil diusir dalam operasi militer yang dipimpin Prancis dan disokong intervensi dari negara lainnya.
Meski sempat ada kesepakatan damai pada 2015, kekerasan di negara tersebut terus berlanjut. Bahkan, kekerasan menyebar ke selatan dan ke negara-negara tetangga.***
