Network
DENPASARUPDATE.COM – Tipikal kepemimpinan Donald Trump dianggap pemerintah Tiongkok dibawah Xi Jinping selalu memicu konfrontasi.
Maka menyusul dilantiknya Presiden Joe Biden, Tiongkok menyatakan ingin bekerja sama dengan pemerintahan baru Amerika Serikat.
Bahkan Tiongkok telah mengumumkan sanksi terhadap mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang dituding berbohong dan menipu, serta 27 pejabat tinggi lain di bawah Donald Trump.
Baca Juga: Warga Berhamburan Keluar, Listrik Mati, Komunikasi Sulit Akibat Gempa 7,1 M Landa Talaud
Langkah yang diumumkan pada Rabu, 20 Januari 2021 itu merupakan tanda kemarahan Tiongkok.
Terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya di kantor bahwa Tiongkok melakukan genosida terhadap Muslim Uighur. Penilaian ini juga dibenarkan oleh Anthony Blinken yang dipilih Biden untuk menggantikan Pompeo.
Pompeo dan pejabat lainnya telah, merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, sungguh-sungguh mencampuri urusan dalam negeri negeri Tirai Bambu itu.
Baca Juga: Gempa 7,1 Magnitudo Landa Kabupaten Talaud, Dirasakan Hingga Manado
Provokasinya dianggap merongrong kepentingan dan menyinggung rakyat Tiongkok, bahkan dinyatakan sebagai ancaman hubungan Tiongkok – AS.
Pejabat lain yang sudah lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.
Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki Tiongkok daratan , Hong Kong atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan Tiongkok.
Baca Juga: Pencarian Korban Sriwijaya Air SJ-182 Dihentikan, Ini Agenda Basarnas
Brian O'Toole, pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council, melihat langkah Tionkok sebagai pembalasan dan "pernyataan politik lebih dari apa pun".
"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," katanya.
Tiongkok telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.
Baca Juga: Sakit Hati Diputus Cinta, Lorens Bunuh Mantan Pacar
Tiongkok berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, di mana tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.
Menanggapi tuduhan Xinjiang, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan pada jumpa pers: "Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain."
"Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut."
Baca Juga: Pasien Covid-19 Semakin Bertambah, DPRD Bali Desak Agar Nakes Segera Divaksin
Tiongkok kata Hua, berharap "pemerintahan baru itu akan bekerja sama dengan dalam semangat saling menghormati, menangani perbedaan dengan patut, dan melakukan lebih banyak kerja sama saling menguntungkan di lebih banyak sektor.
"Kami berharap pemerintahan baru AS dapat memiliki penilaian yang masuk akal dan berpikiran dingin tentang masalah Xinjiang, di antara masalah lain," pungkasnya. ***
