Network
Saat itu, berdasarkan penelusuran rekening yang dilakukan PPATK, almarhum Tri diduga melakukan tindakan korupsi, menerima gratifikasi, dan money laundring atau pencucian uang saat menjabat sebagai Kepala BPN Denpasar periode 2007-2011 dan Kepala BPN Badung periode 2011-2013.
Baca Juga: Ingin Utamakan Manusia Bali dan Alam Bali yang Berbudaya, Cok Ace Minta Ada Revolusi Pariwisata Bali
Bahkan, yang bersangkutan diduga menerima gratifikasi dan melakukan korupsi senilai Rp5,46 miliar.
Sementara, terkait dengan dugaan money laundring sendiri, Tri diduga melakukan sebanyak mencapai Rp 60 miliar.
"Itu perbuatan yang bersangkutan di 2 lokasi saat jadi kepala BPN Badung dan Denpasar. Kalau TPPU tidak berhenti sebatas itu dan berlanjut dengan untuk apa dan dari mana uang-uang itu," katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam kasus ini, kejaksaan telah menyita sejumlah aset sebanyak 12 unit sepeda motor, 4 mobil, 11 aset tanah dan bangunan, serta 250 hektare perkebunan karet di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
Hanya saja, pihaknya batal menyita lahan 250 Ha akibat masih atas nama sebuah koperasi.
Oleh Tri, lahan tersebut sempat diganti dengan lahan yang ada di Lombok, hanya saja ditolak oleh pihak kejaksaan karena berbentuk saham dan masih belum jelas kepemilikannya.
Baca Juga: Mantap! Telkomsel Bagi 150 Ribu Kartu Perdana Paket Internet Gratis Untuk Pelajar di Bali
"Setelah ditunggu-tunggu yang bersangkutan tidak menyerahkannya dan dari informasi belum clear dan clean karena masih atas nama koperasi. Tentu kami tidak mau menerima masalah ini, kemudian (Tri) yang menawarkan lagi tanah yang di Lombok tapi itu kami tolak karena bentuk saham, yang nilai juga bersangkutan dengan perusahaan dan tidak clean atas nama yang bersangkutan," jelas Asep.
