Network
"Artinya, untuk energi sekarang terutama listrik, yang memainkan peran yang sangat penting bagi PT PLN atau Menteri ESDM," katanya.
Di sisi lain, ia mengatakan Indonesia masih mengelola penggunaan 9,15 persen energi terbarukan di sektor kelistrikan pada tahun lalu yang setara dengan 11 persen penggunaan energi terbarukan dari total listrik yang dihasilkan.
Baca Juga: Teriakkan 'Turunkan AWK!' Massa Forkom Taksu Bali Geruduk Kantor DPD RI Gelar Demo Anti AWK
"Jadi, ini tantangan besar bagi kita untuk mampu mencapai 23 persen bauran energi terbarukan dalam energi nasional kita," tegasnya.
Tak hanya itu, Indonesia yang juga memiliki potensi energi terbarukan sebesar 442,4 GW namun baru digunakan 10,4 GW atau 2,4 persen sehingga perlu kebijakan yang lebih baik.
"Pasti, ada sesuatu yang perlu kita ubah agar dapat digunakan dan memanfaatkan potensi yang sangat besar ini," ujarnya.
Baca Juga: Target Sapu Bersih dari DPP, PKB Bali Sebut Siap Solidkan Mesin Hadapi Coblosan Pilkada Serentak
Oleh sebab itu, pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa tax allowance, tax holiday, fasilitas pembebasan impor bagi perusahaan yang berinvestasi di energi terbarukan, dan pembebasan pajak bumi serta bangunan.
Kemudian, pada fiskal daerah pemerintah juga memberikan dana alokasi khusus atau hibah transfer khusus agar pemerintah daerah dapat mengembangkan infrastruktur untuk energi terbarukan terutama biogas surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
"Transfer ini juga kami sediakan agar kami dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengatur caranya menjadi (mendukung) energi (terbarukan) sehingga akan memberikan ekonomi yang lebih sirkular," katanya.***
