DENPASARUPDATE.COM - DPRD Bali berencana memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali terkait proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021
Hal ini dikarenakan, sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai jadwal pelaksanaan seleksi tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana mengatakan bahwa pihaknya meminta kejelasan dari BKD mengenai proses seleksi CPNS dan PPPK 2021 di Bali yang tak kunjung berlangsung.
Baca Juga: dr.Tirta Soal Meninggalnya Markis Kido, Warganet: “Banyak Orang Awam Belum Mengerti SOP Nafas Buatan
Apalagi, pihaknya mendapat informasi bahwa penundaan tersebut dikabarkan justru terbentur akibat minimnya anggaran hingga formasi.
"Nanti kami akan konfirmasi BKD, bisa jadi ditunda karena anggaran, formasi, dan lainnya, harus ada alasan jelas mengapa ditunda," paparnya, Selasa 15 Juni 2021.
Oleh sebab itu, DPRD Bali meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar terkait masih ditundanya seleksi CPNS dan PPPK 2021 itu.
Apalagi, saat ini kondisi Indonesia, termasuk Bali sedang mengalami pandemi Covid-19, sehingga membuat beberapa rencana yang seharusnya berjalan, namun tertunda.
Sekedar informasi, sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali berencana akan membuka lowongan CPNS sebanyak 120 formasi dan 1.109 formasi PPPK.
Untuk CPNS sendiri, nanti terdiri dari 82 formasi tenaga kesehatan dan 38 formasi tenaga teknis atau Ahli Pratama.
Sedangkan untuk PPPK sendiri Pemprov Bali mengkhususkan untuk merekrut tenaga pendidik atau guru.
Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Bali, Nyoman Oka Antara mengaku sangsi seleksi CPNS dan PPPK akan digelar dalam waktu dekat dalam kondisi pandemi Covid-19
"Bahkan bisa saja mundur lagi, karena situasi ini gak tahu. Sementara di sisi lain masing-masing daerah membutuhkan guru, formasi guru sangat penting kalau ditunda terus bagaimana anak bangsa bisa cerdas," paparnya.
Terutama dalam melakukan revolusi mental, dan kualitas anak bangsa harus bagus.
"Memang sedikit kecewa tapi harus dimaklumi, dalam situasi yang kayak gini harus kita maklumi. Jika tidak bisa tahun ini agar dilaksanakan di daerah. Baik rekrut kontrak daerah maupun honorer sekolah," sambungnya.
Hal itu ia pertegas, lantaran anak -anak harus belajar, terutama di semua bidang mata pelajaran harus tahu.
"Belajar itu harus terus dilakukan anak-anak, makanya guru itu yang prioritas. Kontrak-kontrak dan honor ini diprioritaskan bisa daftar di P3K. Kalau PNS kan umum dia," tukasnya.***