Baca Juga: Waduh! Sekolah Tatap Muka di Denpasar Batal Dilaksanakan Ini Jadwal Terbaru dan Penjelasannya
"Bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (is not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah, dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," tegas Din.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti akhirnya buka-bukaan terkait namanya yang sempat masuk bursa calon wakil menteri (wamen).
Baca Juga: TERNYATA!. Parkir Sejenak di Mabes Polri, Golose Diangkat Jadi Kepala BNN, Ini Prestasinya
Mu'ti mengaku bahwa dirinya akhirnya memutuskan untuk menolak jabatan wakil menteri tersebut setelah melalui berbagai pertimbangan.
Ia sendiri sebelumnya disebut akan mengisi posisi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca Juga: Maruli Ashari Hasibuan: Jangan Mudah Meng-Kafir-kan karena Beda Mazhab
"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri," kata dia dalam akun twitternya @Abe_Mukti Rabu 23 Desember 2020.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menceritakan bahwa awalnya ia sempat dihubungi oleh Mensesneg, Pratikno dan Mendikbud, Nadiem Makarim untuk diajak bergabung dalam kabinet Jokowi.
Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. pic.twitter.com/HaQjNWdBWg— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) December 23, 2020
Baca Juga: Misa Natal di Gereja Katedral Denpasar Terapkan Prokes Ketat