Network
DENPASARUPDATE.COM – Partai Demokrat dengan tegas menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di DPR RI.
Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan menegaskan bahwa sikap penolakan partainya tersebut didasari oleh ketidaksesuaian RUU Ciptaker dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Secara umum, ada banyak hal yang disoroti Demokrat sehingga memutuskan untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dari mulai cacat hukum hingga kerugian bagi pekerja dan lingkungan hidup.
Baca Juga: Diduga Manfaatkan Anak di Bawah Umur Untuk Kepentingan Politik, Dr.Somvir Diperiksa Polres Buleleng
Ia mengatakan bahwa ada sejumlah catatan kritis terkait RUU tersebut, salah satunya di sektor ketenagakerjaan, antara lain mengenai aturan prinsip no work no pay oleh pengusaha karena upah dibayar berdasarkan satuan waktu kerja per jam.
Selanjutnya, RUU Ciptaker ini juga memberikan kemudahan dan kelonggaran yang berlebihan bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing.
"RUU Ciptaker ini juga akan berimplikasi terhadap nasib sektor UMKM, konsumen, dan hukum bisnis. Bagi UMKM dan sektor informal, substansi RUU Ciptaker tidak menjawab kebutuhan di lapangan. Prinsipnya, perlindungan terhadap hak-hak para pekerja adalah hal yang fundamental untuk kita perjuangkan," terangnya dalam keterangan persnya, Minggu 4 Oktober 2020.
Baca Juga: Sebut Nostalgia, Gelora Bali Datangi Kantor PDIP, Jalin Silaturahmi Politik dengan Jaya-Wibawa
Dalam sektor lingkungan hidup dan pertanahan misalnya, pihaknya menilai RUU Ciptaker tersebut justru melegalkan perampasan lahan sebanyak dan semudah mungkin untuk Proyek Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional, yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.
"Masalah lingkungan hidup juga menjadi catatan tersendiri dimana dalam RUU Ciptaker memberikan kemudahan syarat pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor," ucapnya.
Pihaknya juga menyebutkan bahwa dalam RUU tersebut juga memberikan kemudahan bagi pengadaan lahan di bawah 5 hektare.
Padahal, untuk wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya, luas 5 ha dapat ditinggali oleh ratusan kepala keluarga.
Hal ini dikhawatirkan justru akan menjadi ajang penggusuran dan perampasan paksa tanah dari masyarakat oleh negara bagi kepentingan segelintir investor atau pengusaha.
"Akibat pengaturan ini, penggusuran paksa dengan skala kecil sangat mudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hilangnya berbagai perizinan menyebabkan masyarakat kehilangan jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanahnya," terangnya.
Ketiga, terkait sentralisasi peraturan dari daerah ke pusat. RUU Ciptaker membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Pertama, wibawa konstitusi dilecehkan dengan adanya aturan yang bertentangan dengan Putusan MK, dan dihidupkannya aturan kolonial di sektor perburuhan dan pertanahan.
Baca Juga: Kabar Gembira Bagi K-POPers, BTS, BLACKPINK hingga Mino WINNER Comeback Oktober ini
"RUU Ciptaker akan memberi legalitas bagi pemerintahan yang sentralistik. Dengan pemberian kewenangan yang terlalu besar kepada pemerintah pusat, akan menjadikannya superior dibandingkan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan pemerintah daerah," tulisnya.
"Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. Oleh karena itu Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan. Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah," tandasnya.
Baca Juga: Ikan Oarfish Terdampar Bikin Gempar Disebut Tanda Kemunculan Gempa dan Tsunami, Ini Penjelasan LIPI
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR RI kembali menegaskan sikapnya yang menolak penetapan Rancangan Undang Undangan Cipta kerja (Omnibus Law).
Penolakan itu disampaikan oleh Hinca Pandjaitan pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sabtu malam 3 Oktober 2020 di Jakarta.***
