Network
DENPASARUPDATE.COM – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 5-7 Maret 2021. Dengan menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko memang menyedot perhatian banyak pihak. Pasalnya adanya kudeta partai Demokrat memang nyata adanya dan benar terjadi.
Dalam akun twitter @saiful_mujani pendiri lembaga survey Indonesi (LSI) menyebut terpilihnya Jendral (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB ini kejadian pertama partai dibajak orang luar partai.
Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi Ketua Umum Partai Demkcrat lewat KLB. Maka selanjutnya tergantung negara, lewat Menkumham yang berasal dari partai PDIP.
“Yasona Laoly jika mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kalau mengakui dan membatalkan kepengurusan Partai Demokrat yakni AHY. Maka lonceng kematian PD makin kencang,” tulis pria kelahiran Serang, 8 Agutus 1962 dalam akun twitter miliknya.
Dia pun juga mengatakan hasil akhir manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati ditangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia, makin dalam, dan terjadi ini dibawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi Presiden karena demokrasi.
Lanjutnya, pelemahan Demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi.
“Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi,” pungkasnya diakun twitter miliknya Sabtu, 6 Maret 2021.
Sementara itu Hanta Yuda selaku Founder & Excutive Director Poltracking Indonesia yang membagikan hasil wawancara dengan salah satu tv swasta dalam akun twitter @poltracking yang kini Partai Demokrat terjadi dualism kepemimpinan.
Menurutnya, ada tiga alternatif atau peta jalan yang dapat dilakukan Partai Demokrat untuk keluar dari konflik internal Demokrat. Yakni jalan kooperatif, jalan kompetitif dan jalan degeneratif
Jalan Kooperatif adalah kompromi politik, jadi duduk bersama mencari win-win solusinya ada power sharing atau ada kesepakatan baru. Kalau misal saja terkait pencapresan.
“Apakah perlu dibuat kesepakatan tentang demokrat akan membuka konvensi bukan seperti masa lalau tetapi secara terbuka. Sehingga capres dilakukan secara terbuka pula,” bebernya.
Kemudian peta kedua jika kedua kubu mengingkan kebesaran partai bersama. Maka kedua bersepakat duduk bersama ada peta konferensi baru untuk merumuskan dan memilih ketua umum baru secara terbuka. Maka apapun hasil mereka akan duduk dengan aturan itu. Dan inilah yang sering terjadi dan tidak tuntas pada partai-partai di Indoensia.
Nah peta ketiga, ini yang tidak dihindari juga dan saya kira dari pihak internal demokrat harus menghindari. Ini adalah jalan degeneratif yaitu zero sum game, biasanya salaing menghancurkan saling melemahkan dan ini bisa terjadi.
“Saya melihat arahnya sedang menguat pada yang ketiga, bisa jadi nanti KLB tandingan ada kepengurusan ganda. Kemudian keduanya akan bertarung mana yang akan endapatkan legitimasi hukum. Kemudian bertarung dalam legitimasi politik dan kemudian juga konteks publik,” pungkasnya.
Sekedar diketahui Jendral (Purn) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui proses voting mengalahkan pesaingnya Marzukie Alie dalam KLB Partai Demokrat (PD) yang digelar di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Marzukie Alie kemudian ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Selanjutnya Moeldoko akan memimpin Partai Demokrat versi KLB periode 2021-2025.***
