DENPASARUPDATE.COM - Beberapa waktu lalu, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara telah menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.
Penetapan itu dilakukan oleh kubu yang kontra terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, memastikan bahwa tidak ada satu pun kader dari Bali yang ikut ke Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara serta meminta suruh kader agar tidak terpengaruh dengan isu dualisme kepemimpinan di tubuh Demokrat.
Baca Juga: 5 Fakta Nadya Arifta, Nomor 3 yang Buat Kaesang Jatuh Cinta?
Selain itu, Mudarta juga menegaskan bahwa pihaknya sudah meminta para kader terutama yang duduk di bangku eksekutif dan legislatif untuk tetap solid dan mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Karena menurutnya, kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah kepimimpinan yang sah.
Baca Juga: Saiful Mujani Sebut, Moeldoko Terpilih Kejadian Pertama Partai Dibajak Orang Luar Partai
"Sudah kita intruksikan, semua solid dan kompak bersama AHY," ujar Mudarta, Minggu 7 Maret 2021.
Lebih lanjut, Mudarta mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melacak dan mencari kebenaran terkait delapan orang yang mengaku utusan dari Bali dan hadir di KLB Deli Serdang itu.
Baca Juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketum di KLB Deli Serdang, Mudarta Minta Pengurusnya Share Lokasi di Bali
"Kami sudah bentuk tim khusus. Belum ketahuan, sedang di lacak oleh tim khusus," kata Mudarta.
Mudarta menjelaskan bahwa pihaknya menilai KLB yang diadakan di Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko adalah inkonstitusional.
Baca Juga: Jadi Korban Hipnotis Seorang Ibu Kehilangan Uang Belasan Juta Rupiah
Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa seluruh jajaran kepengurusan partai akan menghalau apabila ada pihak atau oknum yang ingin membentuk kepengurusan tandingan berdasarkan KLB dan tetap tegak lurus kepada ketua umum AHY.
"Prinsipnya kami menunggu instruksi dari DPP. Kita lihat dulu apakah mereka (kubu Moeldoko) akan diberikan SK oleh Kemenkumham atau tidak. Tetapi, yang jelas tidak ada dualisme di Bali dan semua tegak lurus kepada Ketum AHY," tegasnya.***