DENPASARUPDATE.COM - Kapolri tegaskan bahwa akan sikat habis ormas yang lakukan premanisme, negara tidak boleh kalah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.
Kapolri Jendral Pol Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: FANTASTIS! AC Milan vs Celtic: Sempat Tertinggal 2 Gol, Milan Balik Unggul 3-2
Idham menyampaikan hal tersebut dalam kaitannya dengan upaya penghadangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap aparat kepolisian yang mengantarkan surat panggilan kepada Pemimpin FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.
"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kami akan sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," tegas Idham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 3 Desember 2020.
Baca Juga: Google Doodle Tampilkan Noken Papua, Tas Multifungsi Berfilosofi Terbuat dari Serat Kulit Kayu
Ia juga meminta kepada seluruh ormas dan pemangku kepentingan untuk harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.
Lebih lanjut dia menjelasksn bahwa ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini Jumat 4 Desember 2020 di RCTI, SCTV, Trans TV, GTV, Indosiar
"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum," tutur Idham.
Idham tidak hanya memastikan hal itu, dirinya akan mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya terkait kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, yakni berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Baca Juga: Trisno Nugroho: Bali Perlu Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Ekonomi
"Polri selalu mengedepankan asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi," ucap jenderal bintang empat itu.
Saat ini, Polri sedang melakukan penyidikan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizieq Shihab (HRS)sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi
"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta".
Baca Juga: Tottenham vs LASK: Bermain Imbang, Tottenham Hotspur Pastikan Satu Tiket 32 Besar Liga Europa
Selain itu, Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000".
Baca Juga: Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan, Pariwisata dan Ekonomi Bali Bangkit
Ditambah lagi dengan Pasal 160 KUHP berbunyi bahwa "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500".***