DENPASARUPDATE.COM – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan, karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Defriman Djafri mengatakan pemerintah harus mengevaluasi kebijakan.
"Perlu kita evaluasi. Kalau jumlah kasus naik itu jelas, dan kalau turun maka pastikan pembatasan yang akan dilakukan," katanya dikutip dari Kantor Berita Antara, Minggu 24 Januari 2021.
Baca Juga: Diserbu Netizen Usai Tegur Melly Goeslaw, dr. Tirta Bantah Pansos
Kebijakan PPKM Jawa dan Bali 11 hingga 25 Januari sebenarnya belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
Ia menegaskan pada dasarnya pembatasan pergerakan masyarakat seharusnya berimbas pada penurunan jumlah kasus Covid-19.
Baca Juga: DHUARRRR! Warga Buleleng Dengar Dentuman Misterius di Langit, Warga: Seperti Suara Pertempuran Udara
Namun, masih banyak masyarakat sepertinya sudah tidak peduli dengan ancaman pandemi.
Dan tak jarang ditemukan individu yang berusaha mengakali untuk menuju suatu daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Baca Juga: Usai Bebas dari BNN, Ashyanti Mengaku Millen Cyrus Banyak Berubah
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut berpendapat seharusnya jika ingin membatasi pergerakan publik, pembatasan secara menyeluruh harus diterapkan dan tidak terkonsentrasi pada dua pulau saja.
Bagaimana dengan pulau lainnya diluar Jawa-Bali? Defriman menilai jika kebijakan yang diambil pemerintah tetap seperti ini, selamanya kasus Covid-19 akan tarik ulur dan sulit diatasi.
Baca Juga: Kawal Visi Misi, Tamba – Ipat Bentuk Tim Transisi Kekuasaan “Tepat” Dalam RPMJ Jembrana
Pemerintah harus mengambil langkah yang efektif, salah satunya menyelamatkan aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.
Karena sampai sekarang dinilai belum cukup efektif dalam menekan kasus Covid-19.
Baca Juga: Gantungan Hidup, Tetap Melaut Meski Tangkapan Ikan Menurun Akibat Cuaca Buruk
"Ada satu hal yang tidak bisa dibantah, yakni pergerakan atau mobilitas orang sangat berkaitan erat dengan peningkatan kasus," ujar dia.
Secara umum, jika pemerintah hanya memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat di satu atau dua pulau saja, sementara wilayah lainnya tidak, kasus Covid-19 akan sulit ditekan.
"Sebab orang akan tetap keluar masuk ke daerah itu," ujarnya.*** (Jujun Juanda/Denpasar Update)