PSR Tegaskan Komitmen Demokrat Bersama Rakyat, UU Omnibus Law Harus Sejalan Dengan Tri Hita Karana

- 14 Oktober 2020, 20:35 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (PSR) disela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Bali Creative Industry Center di Kota Denpasar, Rabu 14 Oktober 2020.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (PSR) disela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Bali Creative Industry Center di Kota Denpasar, Rabu 14 Oktober 2020. /Rudolf Arnaud Soemolang

PSR mengatakan bahwa sebagai penyambung lidah rakyat di parlemen, ia menegaskan bahwa pihaknya menginginkan setiap keputusan harus berpihak dan menguntungkan masyarakat. Maka dari itu, fungsi pengawasan sangat diperlukan.

"Kita ini di Parlemen, harus ada check & balance. Jika ada satu UU, tentu kita harus menjaga agar kedepannya yang diuntungkan itu masyarakat dan lingkungan terjaga," tandasnya.

Baca Juga: Kontra Makedonia Hari Ini, Shin Tae Yong Rotasi Pemain dan Jadi Laga Terakhir Wita

Dirinya sebagai kader Partai Demokrat, tentunya akan tegak lurus dengan keputusan partai.

"Fraksi dan anggota mengikuti apa yang menjadi ketentuan pimpinan Fraksi dan Ketua Umum kami," tegasnya.

Lebih lanjut, soal UU Omnibus Law di Bali, dirinya lebih menyoroti soal lingkungan. Jangan sampai, dengan adanya UU tersebut alam dan lingkungan Bali tidak lagi terjaga dengan baik.

"Kalau saya dari Bali, agar alamnya terjaga, manusianya mendapat kesejahteraan, filosofi Tri Hita Karana juga langgeng di Bali jadi destinasi utama dibidang pariwisata," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Rudolf Arnaud Soemolang


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah