DENPASARUPDATE.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana (PSR) menegaskan kembali sikap partainya dalam menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Ini disampaikannya disela-sela kunjungan kerja (kunker) Komisi VI DPR RI di di Bali Creative Industry Center (BCIC) di Kota Denpasar, Rabu 14 Oktober 2020.
Ia mengaku bahwa pihaknya melihat bahwa pihaknya melihat undang-undang tersebut dinilai tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan atau tidak sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana yang dipedomani oleh masyarakat Bali.
Baca Juga: Buruan Daftar ! Kemendikbud Membuka Kembali Pendaftaran Seleksi Calon Guru Penggerak
"Sebetulnya apa pun itu bagaimana lingkungan harus terjaga, agar manusianya diberikan kesejahteraan. Jangan melawan filosofi Bali 'Tri Hita Karana'," katanya.
Seperti diketahui, pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menimbulkan polemik dimasyarakat.
Beberapa point yang diakomodir dalam UU tersebut dinilai sangat merugikan, seperti soa ketenagakerjaan dan lingkungan.
Baca Juga: Ini Syarat Dapat BLT dari Jokowi Buat UMKM Rp 2,4 Juta, Mau Tahu?
Bahkan, dari 9 fraksi di Senayan yang ikut melakukan pembahasan, dua fraksi memutuskan menolak dan menyatakan walkout, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.
PSR mengatakan bahwa sebagai penyambung lidah rakyat di parlemen, ia menegaskan bahwa pihaknya menginginkan setiap keputusan harus berpihak dan menguntungkan masyarakat. Maka dari itu, fungsi pengawasan sangat diperlukan.
"Kita ini di Parlemen, harus ada check & balance. Jika ada satu UU, tentu kita harus menjaga agar kedepannya yang diuntungkan itu masyarakat dan lingkungan terjaga," tandasnya.
Baca Juga: Kontra Makedonia Hari Ini, Shin Tae Yong Rotasi Pemain dan Jadi Laga Terakhir Wita
Dirinya sebagai kader Partai Demokrat, tentunya akan tegak lurus dengan keputusan partai.
"Fraksi dan anggota mengikuti apa yang menjadi ketentuan pimpinan Fraksi dan Ketua Umum kami," tegasnya.
Lebih lanjut, soal UU Omnibus Law di Bali, dirinya lebih menyoroti soal lingkungan. Jangan sampai, dengan adanya UU tersebut alam dan lingkungan Bali tidak lagi terjaga dengan baik.
"Kalau saya dari Bali, agar alamnya terjaga, manusianya mendapat kesejahteraan, filosofi Tri Hita Karana juga langgeng di Bali jadi destinasi utama dibidang pariwisata," pungkasnya.***