DENPASARUPDATE.COM - Komisi III DPRD Bali menggelar rapat kerja berasama Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VIII Jawa Timur-Bali dan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Kementerian PUPR di DPRD Bali, Rabu 20 Januari 2021.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, didampingi anggota Komisi Nyoman Purwa Arsana dan anggota Komisi III DPRD Bali lainnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VIII Ahmad Subki mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang merancang rencana trase jalan tol Denpasar-Gilimanuk yang direncanakan memiliki panjang 95,51 km.
Baca Juga: Korupsi Kembali Terjadi! KPK Tetapkan Dua Tersangka Pengadaan CSRT Rugikan Negara Hingga Milyaran
Ia juga menyebut bahwa Dalam proses pembangunannya, Ia mengaku bahwa pihaknya akan membagi pembangunan jalan tersebut menjadi tiga titik, yakni Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan (54,5 km), Seksi 2 Pekutatan-Soka (21,55 km), dan Seksi 3 Soka-Soka-Mengwi (19,461 km).
Bahkan, ia juga menyebut bahwa pihaknya telah membuat feasibility studi (FS) dan memulai tahapan untuk pembebasan lahan.
Baca Juga: Donald Trump Ogah ke Pelantikan Joe Biden, Warganet : Tiru Bu Mega
Pihaknya juga menyebut bahwa proyek tersebut membantu untuk menumbuhkan perekonomian Bali, khususnya dibidang pariwisata.
Ini dikarenakan adanya pemotongan jara tempuh antara dari Gilimanuk ke Denpasar yang biasanya sekitar 2,5-3 jam tersebut akan terpangkas menjadi 1 jam saja.
Baca Juga: Tangis Pecah Iringi Kedatangan Jenazah Pramugari Mia
“Kami prioritaskan supaya lebih cepat pengerjaannya, dibagi tiga titik. Gilimanuk sampai dengan Pekutatan, Pekutatan sampai dengan Soka, Soka sampai dengan Mengwi. Ini sudah pasti. Sebab, kalau membayangkan Bali pasti pulaunya. Padahal nyatanya ada pada pariwisatanya di Bali selatan. Begitu ada akses ini, tinggal sambung lagi ke selatan dengan jalan tol juga dari Mengwi. Tapi Gilimanuk – Mengwi ini target utama secara umum,” sambungnya.
Baca Juga: Amanda Manopo Akui Pernah Gagal Menikah 2 Kali, Billy: Aku Harus Siap! Ini Video Lengkapnya!
Pihaknya juga menyebut bahwa jalan ini nantinya akan menjadi jalur bagi lintas pariwisata, sedangkan untuk angkutan barang dan logistik akan melalui jalur Bali Utara.
“Sudah pasti ini nantinya jalur pariwisata, sedangkan untuk pengangkutan logistik melalui jalur utara. Tujuannya supaya tidak tercampur mana jalur logistik dan mana jalur pariwisata. Selama ini kan banyak jalan yang rusak dan berlubang sebab Gilimanuk-Mengwi juga digunakan jalur logistik,"ujarnya.
Baca Juga: Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Setelah Divaksin Covid-19 Merajalela, Pelajari Cara Melawan Hoaks
Dengan adanya jalan tol tersebut dipastikan akan lebih mudah orang akan mengunjungi obyek pariwisata di Bali. Sebab jika lebih dari dua jam mencari obyek minat pengunjung akan berkurang.
“Kalau ini digarap berapa destinasi yang akan ada, berapa duit yang ada di sana dan potensi uang ada semua di jalur ini. Pariwisata yang menarik jika ditempuh satu jam, kalau lebih dari dua jam sudah tidak menarik. Dengan jalan ini 1 jam sudah sampai di Mengwi nantinya," pungkasnya.
Baca Juga: RAMAI! Jisoo Trending di Twitter, Warganet Beri Semangat, Ini Sorotannya
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi mengatakan bahw pihaknya mendorong agar dilakukan konektifitas antara pusat dan daerah dalam berbagai mega proyek tersebut.
Ini dilakukan mengingat selama ini konektifitas anggaran di pusat demgan daerah belum terkoneksi dengan baik.
Baca Juga: Dugaan Pembunuhan Kembali Terjadi, Kali Ini Perempuan Berpaspor Slovakia Terbujur Kaku di Sanur
Sehingga, penganggaran kontinuitas proyek pembangunan infrastruktur di daerah tidak bisa berjalan berkesinambungan.
“Intinya agar program-program pusat itu tersambungkan dengan tepat dengan pemerintah daerah,” papar dia.
Baca Juga: Tersedia 2.800 Kuota bagi Calon Guru Penggerak Angkatan Ketiga, ini Jadwal Seleksinya
Ia mengaku bahwa jika tidak ada koneksi antara pusat dengan daerah, maka berbagai megaproyek tersebut terancam mangkrak dan tidak berjalan.
Ini karena tidak adanya kesamaan persepsi antara pusat dan daerah dalam proses pasca proyek berjalan.
“Seperti misalnya buat proyek air baku, tapi air bakunya nggak sampai ke masyaralat, kenapa? Karena anggaran untuk PDAM gak dikasih uang untuk investasi pipa, gitu contohnya,” imbuhnya.***