Ustadz Haekal Hasan Tetap Nekat Reuni 212, Prof Jimly : Ini Cari-Cari Masalah

14 November 2020, 17:08 WIB
Kolase potret Habib Rizieq Shihab (kiri) dan Jimly Asshiddiqie (kanan). /Dok. Antara./

DENPASARUPDATE.COM - Ustadz Haekal Hasan kembali membuat heboh dengan pernyatannya akan membuat reuni Alumni 212 dikarenakan Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada 2020.

Melalui sebuah video, Haekal Hasan menceritakan dirinya pernah berkomunikasi dengan pejabat tinggi, tetapi dia tidak menjelaskan siapa pejabat tinggi yang dimaksud.

Dalam komunikasinya, Haekal Hasan mengatakan dirinya bertanya kepada pejabat tersebut apakah pemerintah tetap melaksanakan Pilkada 2020?.

Haekal mengatakan jika pemerintah tetap melaksanakan Pilkada, maka dia akan tetap membuat reuni Alumni 212.

Saat berbicara di sebuah video tersebut, dia bersama Habib Rizieq Shihab (HRS) dan beberapa orang lainnya.

“Yang nanyanya orang yang punya jabatan tinggi, saya tanya, Bapak bikin Pilkada gak? Oh ada, kalo Bapak bikin Pilkada, saya bikin reuni (Aksi 212, red), kalo Bapak menghargai gak bikin Pilkada, Kita juga menghargai gak bikin reuni,” kata Haikal Hassan.

“Tapi karena Bapak udah putuskan bikin Pilkada, Kita bikin reuni, bahkan lebih gede dari Pilkada Bapak,” ucap Haikal Hassan menambahkan seperti dikutip dari Pikiran Rakyat dengan judul berita Soal Rencana Reuni Aksi 212, Jimly Ashidiqie : Membesarkan Konflik yang Telah Tuntas.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang menjabat sebagai Ketua ICMI Prof. Jimly Asshiddiqie menyoroti pernyataan Haikal tersebut dan mengatakan Pilkada dan Reuni tidak bisa disamakan.

Menurut Jimly, Pilkada sudah diatur oleh Undang-Undang sementara reuni tidak memiliki landasan.

“Ini cari-cari masalah. Pilkada sudah diatur UU setelah seblumnya ditunda,” kata Prof.Jimly di twitternya.

“Reuni tidak ada dasarnya, malah trus mnerus besarkan konflik pilgub yg sudah tuntas,” tulis Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) tersebut.

Jimly Asshiddiqie berharap agar yang bersangkutan lebih arif, lantaran menurutnya warga yang tidak setuju, apalagi masyrakat non muslim mungkin lebih banyak merasa tidak nyaman.

“Mohonlah kearifan, warga yg tidak setuju, aplagi yang non-Muslim mngkin lebih banyak merasa tidak nyaman,” tulis mantan Ketua MK tersebut. ***(Agil Hari Santoso/Pikiran Rakyat)

 

Editor: M Hari Balo

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler