Network
“Kami ingin membahas modalitas yang layak yang benar-benar berguna dalam upaya kami untuk meningkatkan kemajuan kami dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” kata Anggota Komisi VI DPR RI.
Dirinya juga menungkapkan bahwa Indonesia dalam pertemuan tersebut dapat berbagi praktik terbaik dalam berbagai model kemitraan pemerintah swasta yang berkelanjutan.
Menurut dia, salah satu model yang dapat bagikan kepada delegasi parlemen adalah SDG Indonesia One Platform, platform kemitraan publik-swasta yang memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan campuran yang hijau/ramah lingkungan untuk proyek infrastruktur yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: AHY Minta Kader Partai Demokrat Jembrana Turun di Tengah Masyarakat, Supadma Rudana Jadi Contoh
Platform ini jelas Supadma, merupakan wadah kerjasama dan pendanaan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan dan mitra, termasuk organisasi internasional, pendonor, filantropi, penanam modal, dan lainnya.
Selain platform tadi, model kemitraan pemerintah swasta lainnya yakni jalur Corporate Social Responsibility (CSR/tanggung jawab sosial perusahaan). Indonesia merupakan negara yang sangat serius dalam melaksanakan CSR. Tidak kurang dari 4 undang-undang yang mengatur dan mengatur mekanisme CSR dalam perekonomian nasional.
“Ekosistem CSR nasional kami memproyeksikan potensi dana dan proyek senilai 600 juta Dolar Amerika Serikat per tahun,” kata Anggota Fraksi Demokrat ini
Baca Juga: Vaksinasi Sapi Gencar Dilakukan Virus Dapat Menyebar dari Radius 10 Kilometer
Di jalur social enterprises, sebagai negara yang sangat beragam dengan ratusan etnis dan agama tetapi juga negara berpenduduk muslim terbesar keempat, Indonesia memiliki potensi dana zakat atau donasi berbasis syariah sebesar Rp.233,8 triliun, jumlahnya hampir 3% dari PDB (Produk Domestik Bruto) nominal Indonesia.
