DENPASARUPDATE.COM - Langkah penyelematam perekonomian Indonesia yang sedang berada di ujung jurang resesi sangat bergantung pada insentif pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hanya saja, beberapa kalangan menilai bahwa program tersebut diragukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran guna menyelamatkan perekonomian Indonesia.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani yang menyebutkan bahwa langkah paling dekat yang harus dibenahi oleh pemerintah adalah tradisi dan cara belanja masyarakat.
Baca Juga: Gerindra Turunkan Rekomendasi, Ini Jagoan Prabowo Subianto di Enam Pilkada Serentak di Bali
Ia menjelaskan bahwa kendalanya yakni business as usual, padahal dalam kenyataannya kondisi saat ini tidak lagi seperti biasanya.
Aviliani juga menyebutkan bahwa yang paling urgen saat ini adalah reformasi dalam mekanisme belanja pemerintah dalam jangka pendek.
"Karena yang dikhawatirkan kita akan masuk resesi di kuartal tiga tapi sampai kuartal empat masih belum bisa belanja juga," ujar Aviliani dalam webinar Forum Diskusi Finansial seperti dilansir dari WartaEkonomi.co.id, Selasa 1 September 2020.
Baca Juga: Kecewa Terlanjur Rekomendasikan Diatmika-Muntra, Gerindra Siap Usung Kotak Kosong di Pilkada Badung
Berikutnya dia juga mengingatkan dalam penyaluran bantuan juga harus dimanfaatkan untuk membenahi sektor fiskal.
Caranya dengan mewajibkan penerima bantuan memiliki NPWP demi meningkatkan wajib pajak.
Baca Juga: Ombudsman Soroti Tewasnya Tri Nugraha di Toilet, Wakajati Bali Tegaskan Pihaknya Sudah Terapkan SOP
Berikutnya, pemerintah Indonesia juga harus mencontoh Australia yang memiliki satu sumber data.
"Manfaatnya signifikan karena semua bisa saling berbagi penggunaan dan membentuk satu kesatuan persepsi. Ini tidak terjadi di sini karena antar regulator memiliki perbedaan data dan persepsi masing-masing. Ini harusnya tidak boleh terjadi," ujarnya.***