DENPASARUPDATE.COM - Perekonomian Bali benar-benar ambruk akibat pandemi Covid-19.
Bahkan, pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata ini turun minus 10 persen lebih.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali yang membidangi urusan Ekonomi dan Pariwisata, IGK Kresna Budi meminta pemerintah daerah, khususnya Pemprov Bali harus memprioritaskan penggunaan anggaran guna peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Mau Pakai Dua Akun WhatsApp di Satu Ponsel, Ini Caranya, Gak Pakai Ribet Loh!
Berbagai program-program yang belum terlalu mendesak harus ditunda pelaksanaannya
Kresna Budi bahkan menyoroti berbagai proyek pembangunan kantor Majelis Desa Adat (MDA) di sejumlah Kabupaten/Kota di Bali.
Anggaran pembangunan masing-masing kantor MDA itu menelan anggaran kurang lebih Rp3 Miliar.
Pihaknya mengatakan bahwa pembangunan Kantor MDA oleh Pemprov Bali di Kabupaten/Kota itu memang penting, hanya saja, menurut dia belum terlalu mendesak untuk dibangun.
Baca Juga: Breaking News! Lawan Kotak Kosong, Golkar Putar Haluan Resmi Usung Giriasa di Pilkada Badung
Apalagi di, saat ini kondisi ekonomi Bali yang masih butuh pemulihan akibat Pandemi Covid-19.
Bahkan, Pemprov Bali seharusnya menunda pembangunan kantor MDA tersebut, dan anggaran yang ada diprioritaskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia mengaku sedih dan kecewa dengan Pemprov Bali yang tidak memprioritaskan penggunaan anggaran untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Paling Banyak Koalisi Dengan PDIP Secara Nasional, Demokrat Ubah Peta Politik Bali di Pilkada 2020
"Sedih juga melihat apa yg dilakukan pemprov Bali. Angaran bukannya dipakai untuk kegiatan prioritas peningkatan ekonomi masyarakat, ini kok dipakai membangun gedung MDA. Harusnya sudah dipending proyek itu. Saya kecewa sekali," ujar Kresna Budi, Senin 31 Agustus 2020.
Politisi yang juga duduk sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng ini melanjutkan, kendati pembangunan kantor MDA itu menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari sejumlah perusahaan, tetap saja penggunaannya diprioritaskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Tumpukan Kayu dan Pompa Air di Halaman Belakang Happy Peats Canggu Ludes Terbakar
Sebab, tujuan utama dari program CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, apalagi kondisi sekarang banyak masyarakat menjadi terdampak pandemi Covid-19.
"Ya, sebaiknya seperti itu (gunakan dana CSR untuk peningkatan ekonomi masyarakat, red). Namanya juga CSR, fungsinya pemberdayaan masyarakat," tegasnya.
Untuk diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster akan membangun Kantor MDA di 9 kabupaten/kota se-Bali. Untuk tahun ini dibangun tujuh kantor MDA yakni Kantor MDA Kabupaten Gianyar, Jembrana, Karangasem, Bangli, Buleleng, Tabanan dan Kota Denpasar.
Kantor MDA Kabupaten Badung dan Klungkung akan dibangun tahun depan.
Pembangunan Kantor MDA itu menggunakan dana CSR, kecuali Kantor MDA Gianyar yang menggunakan APBD Daerah setempat. Sejauh ini Koster sudah melakukan peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan
Kantor MDA di Kabupaten Gianyar, Jembrana, Karangasem dan Kota Denpasar.
Bahkan, pembangunan kantor MDA tersebut, membuat Bendesa Madya, MDA Kota Denpasar, Anak Agung Sudiana menyebut sosok Wayan Koster yang saat ini menjadi Gubernur Bali adalah reinkarnasi dalam abad ke-21 dari "tabe pakulun", Mpu Kuturan yang ada pada abad ke-10 dan mampu menyatukan sekte-sekte di Bali serta ditransformasikan dengan penataan Desa Adat sebagai tempat pengembangan hingga pelestarian adat dan budaya Bali. ***