Network
DENPASARUPDATE.COM – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali diakui sebagai lembaga keuangan strategis yang dikelola Desa Adat. Aset mencapai miliaran rupiah dan dianggap sebagai sumbu pembangkit ekonomi di pedesaan.
Namun sejak pandemi Covid-19 keberadaan LPD di Bali juga terkena dampaknya. Kinerja keuangan terganggu. Tak ingin menanggung risiko lebih buruk, sejumlah perwakilan LPD se-Bali mendatangi DPRD Bali, di Renon Rabu 10 Februari 2021.
Mereka tergabung dalam Badan Kerjasama (BKS) LPD datang bukan untuk protes. Melainkan mengadukan keberadaan lembaga keuangan mikro di masa pandemi.
Baca Juga: Kades dan Perangkat Desa yang Hanya Tamat SMA Berpeluang Menjadi Sarjana
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengakui LPD menjadi sebuah lembaga keuangan strategis dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat di tingkat desa adat.
Sugawa Korry yang berlatar belakang sarjana ekonomi ini mengatakan, berdasar hasil diskusi dewan menyampaikan usulan untuk langkah penyelamatan LPD di masa pandemi ini.
“Berbagai permasalahan yang dialami oleh LPD, termasuk berbagai usulan kepada kami, yang intinya adalah LPD ini lembaga yang sangat strategis dan besar di desa adat, tapi sekarang karena ada penurunan dan berbagai permasalahan, dewan perlu membantu menemukan solusinya,” kata pimpinan dewan dari Partai Golkar ini, usai pertemuan.
Baca Juga: Liburan Imlek, Penerbangan ke Bali Dipastikan Masih Sepi, Ini Sebabnya
Sugawa Korry yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini menyebut, salah satu langkah yang harus diambil cepat oleh LPD adalah perubahan perilaku pengelolaan LPD menjadi profesional.
