DENPASARUPDATE.COM - Penolakan masyarakat Desa Adat Intaran terhadap rencana pembangunan proyek terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.
Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury mengaku sudah mendengar adanya penolakan tersebut.
Oleh sebab itu, pihaknya akan segera memanggil direksi PLN dan anak perusahaannya yakni PT PLN Gas & Geothermal (PLNGG) untuk mendengar lebih jelas permasalahannya.
Selain itu, pihaknya juga akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para warga masyarakat adat setempat terkait permasalahan tersebut.
"Kita nanti akan mendengar hal tersebut dari PLN dan juga mendengar masukan-masukan (dari berbagai pihak)," katanya saat diwawancarai di sela-sela Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) Conference 2022 di The Westin Nusa Dua, Bali, Selasa 21 Juni 2022 sore.
Pun begitu, menurut dia, sebenarnya rencana pembangunan terminal LNG tersebut menurutnya merupakan bagian dari pengembangan dari mewujudkan kemandirian sumber energi listrik Bali yang saat ini masih bergantung dengan pulau Jawa.
Apalagi, selama ini menurutnya Bali masih bergantung suplai listrik dari Jawa, utamanya PLTU Paiton, di Probolinggo, Jawa Timur.
Baca Juga: Mie Ayam Bakso Pangsit 'uncle sam', Lezat tapi Murah, Rekomendasi Kuliner di Singaraja
Selain itu, pembangunan terminal gas tersebut juga sebagai bagian dari langkah penurunan emisi.
"Tapi kan sebetulnya rencana untuk pengembangan tersebut khususnya adalah bagian daripada pengembangan kapasitas listrik terpasang di Indonesia, sambil penurunan emisi," ucapnya.
Baca Juga: Peringatan Bulan Bung Karno, Pemkab Tabanan Lakukan Gerakan Mereresik di Danau Beratan
Seperti diketahui, terminal LNG rencana akan dibangun di kawasan pesisir Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang bersebelahan dengan Desa Adat Intaran.
Proyek ini dibangun oleh PT PLN Gas & Geothermal (PLNGG) dan PT Dewata Energy Bersih (DEB).
"Tapi kita lihat permasalahannya ulang seperti apa dan kita konsultasi dengan pihak PLN," terangnya.
Di sisi lain, Bendesa Intaran I Gusti Agung Alit Kencana mengatakan bahwa pihaknya secara umum tidak menolak adanya proyek tersebut.
Namun,pihaknya menolak melainkan tempat yang akan digunakan untuk pembangunannya.
"Kita melihat kalau LNG bisa terjadi yang akan dikeruk 3,3 juta meterkubik didepan kawasan kita. Yang akan terjadi tentunya hutan mangrove akan dibabat."
"Anggota dewan pasti sudah tahu fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove fungsinya menyerap karbon, menghindari tsunami, tempat biota laut hidup."
"Kalau itu sampai habis bagaimana? Kita tidak melarang pembangunan kita setuju pemerintah membuat pembangunan asalkan tidak menghancurkan alam," imbuhnya.***