Hal ini wajar mengingat Buleleng memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Namun, ia menyadari ini adalah tantangan bagi Pemkab Buleleng.
Ada banyak program yang langsung menyentuh masyarakat untuk menjawab permasalahan tersebut.
“Yang paling penting begini. Kalau menangani masyarakat miskin, hak dasar nya kita penuhi dulu. Pendidikan, kesehatan, dan kita tingkatkan pula daya belinya. Makanya berbagai program itu dalam rangka mengangkat daya belinya. Tapi hak dasar juga harus dipenuhi terlebih dahulu,” kata Lihadnyana.
Sementara itu, Budi Agung Nugroho selaku pimpinan rombongan mengungkapkan selain karena penyerapan di Provinsi Bali termasuk yang tertinggi, Satgassus juga ingin melihat penyaluran bantuan sosial (bansos) lainnya di luar BLT dana desa.
Ada beberapa bansos lain yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Apakah ada bansos tersebut yang bersinggungan ataupun tidak.
Kemudian, kemungkinan terjadinya penerimaan yang ganda. Seperti, satu penerima manfaat menerima lebih dari satu bansos.
Termasuk melihat proses sinkronisasi data terkait penerima berbagai bansos dari pemerintah.