Network
DENPASARUPDATE.COM - Sebelum pandemi Covid-19 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali menurun lantaran Gunung Agung meletus. Banyak tamu eksodus karena kondisi darurat. Sejak pandemic kian parah. Praktis tiga tahun terakhir PAD Provinsi Bali stagnan dan cenderung menurun.
Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya dana perimbangan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsii Bali. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keuangan Pemprov Bali kedepan apalagi sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif dan Pilkada serentak Pemprov Bali harus menyiapkan anggaran demi suksesny pelaksanaan Pileg dan Pilkada serentak. Belum lagi,
Pemprov harus menyiapkan anggaran untuk pengembalian dana pinjaman jangka pendek ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Besarnya pinjaman yang dirancang ke BPD Bali sebesar Rp 500 miliar lebih guna menutupi defisit yang riil pada APBD induk 2021. Hal itu dikarenakan defisit tersebut sudah tidak bisa ditutupi seperti tahun-tahun sebelumnya yang mempergunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2020.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja seusai rapat paripurna di DPRD Bali dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Semesta Berencana tahun 2021, pada Senin 13 September 2021.
Rawan Atmaja menjelaskan setelah menyiapkan dana untuk pileg dan Pilkada serentak, beban keuangan Pemprov Bali masih sangat berat terlebih lagi Pemprov Bali di tahun 2023 sudah harus mulai mencicil pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dana pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan proyek pusat kebudayaan Balu di Kabupaten Klungkung sekitar Rp 187 miliar per tahun.
Mengantisipasi hal tersebut, Rawan Atmaja mengatakan, partai Golkar Bali seja awal telah mengkaji dan mencermatinya dengan melakukan kajian konfrehensif untuk mendorong peningkatan pendapat asli daerah Bali secara signifikan.
Seperti halnya usulan Fraksi Golkar jelas agar dalam APBD Bali sektor Pertanian diberikan tambahan anggaran minimal 5 persen dari total APBD Bali. Sebab, kedepan Bali tidak bisa bertumpu pada satu sektor saja yakni sektor pariwisata yang sangat riskan. Terbukti, dampak Pandemi Covid-19, sektor pariwisata benar-benar terpuruk dan ekonomi Bali dibuat mati suri. "Kita harus seimbangkan antaran pertanian dan pariwisata bahkan sektor pertanian bisa menjadi salah satu pendongkrak PAD Bali," ujarnya.
